Kalimantan Tengah Perbaiki 1.280 Rumah Tidak Layak Huni Selama 2022

Nusantaratv.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membantu memperbaiki 1.280 rumah tidak layak huni milik warga kurang mampu di wilayahnya selama tahun 2022.

Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran di Kota Palangka Raya, Kamis, mengatakan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan dana untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), yang antara lain disalurkan dalam bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menargetkan program perbaikan RTLH mencakup 1.280 rumah di 13 kabupaten dan satu kota selama 2022.

Sasaran program perbaikan rumah tidak layak huni mencakup 89 rumah di Kota Palangka Raya, 99 rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat, 98 rumah di Kabupaten Kotawaringin Timur, 89 rumah di Kabupaten Katingan, 100 rumah di Kabupaten Pulang Pisau, dan 80 rumah di Kabupaten Kapuas.

Program itu juga menyasar 98 rumah di Kabupaten Gunung Mas, 98 rumah di Kabupaten Seruyan, 88 rumah di Kabupaten Lamandau, 98 rumah di Kabupaten Sukamara, 98 rumah di Kabupaten Barito Selatan, 98 rumah di Kabupaten Barito Utara, 60 rumah di Kabupaten Barito Timur, dan 88 rumah di Kabupaten Murung Raya.

Menurut data Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sepanjang tahun 2017 sampai 2022 sebanyak 15.529 rumah sudah diperbaiki menjadi hunian yang layak dengan dukungan dana dari pemerintah.

Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp29 miliar untuk memperbaiki sekitar 2.000 rumah pada tahun 2017, menyediakan Rp54 miliar lebih untuk memperbaiki 3.570 rumah pada 2018, dan mengucurkan Rp70 miliar untuk memperbaiki 4.000 rumah pada 2019.

Selanjutnya, pemerintah pada 2020 memperbaiki 3.999 rumah dengan alokasi dana Rp69 miliar lebih, memperbaiki 750 rumah dengan anggaran Rp15 miliar pada 2021, dan memperbaiki 1.280 rumah dengan anggaran Rp25 miliar lebih pada 2022.

Gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memastikan penyaluran bantuan perbaikan rumah tepat sasaran.

"Penerima (bantuan) program bedah rumah harus benar-benar yang berhak sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Saya telah memerintahkan Disperkimtan cek kembali data yang diusulkan, apakah sesuai dengan fakta lapangan, agar program ini tepat sasaran dan tepat manfaat," katanya.

Gubernur menekankan pentingnya penyediaan rumah layak huni (RLH) melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan warga.

"Alhamdulillah sejak 2017 hingga tahun ini kami sudah meningkatkan RLH sebanyak 15.529 unit yang tersebar di 13 kabupaten dan satu kota," katanya.(Ant)