Nusantaratv.com - Pemimpin junta militer Myanmar, Min Aung Hlaing, bakal memperpanjang status darurat di negara itu selama enam bulan ke depan.
Hal itu dilaporkan media resmi pemerintah, Global New Light of Myanmar, Senin (1/8/2022). Dilaporkan jika perpanjangan itu telah mendapat persetujuan dari dewan pertahanan dan keamanan nasional junta.
Junta militer Myanmar pertama kali menetapkan keadaan darurat setelah merebut kekuasaan melalui kudeta dari pemerintah terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada Februari tahun lalu.
Menurut media resmi tersebut, para anggota dewan dengan suara bulat mendukung perpanjangan status darurat tersebut. "Di negara kita, kita harus terus memperkuat 'sistem demokrasi multi-partai sejati dan berdisiplin, yang menjadi keinginan rakyat," kata surat kabar itu mengutip perkataan Min Aung Hlaing, seperti dilansir dari Reuters, Senin (1/8/2022).
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta. Konflik menyebar ke seluruh negeri setelah tentara bertindak tegas terhadap protes yang dihelat di sejumlah kota. Junta militer Myanmar mengatakan pihaknya mengambil alih kekuasaan karena kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.
Pemilu itu dimenangkan dengan mudah oleh partai Aung San Suu Kyi, seorang penerima hadiah Nobel Perdamaian. Kelompok-kelompok pemantau pemilu mengatakan mereka tidak menemukan bukti adanya kecurangan massal.
Militer telah berjanji untuk menggelar pemilihan baru pada Agustus 2023, kendati kelompok oposisi tidak percaya jika pemilu itu akan berlangsung secara bebas dan adil.