Jokowi Diminta Pecat Kepala BP2MI Benny Rhamdani, Gara-gara Ini..

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memecat Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Permintaan ini disampaikan setelah Benny diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai pejabat pemerintah, untuk memenangkan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. 

"Benny Rhamdani diduga kuat menggunakan pengaruhnya sebagai Kepala BP2MI untuk memenangkan Ganjar di luar negeri dalam Pemilu 2024," ujar pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas) R Wijaya Dg Mapasomba. kepada wartawan, Minggu (10/2/2024). 

Tudingan Benny melakukan abuse of power ini mencuat, setelah beredarnya hasil exit poll Pilpres 2024 yang dominan dimenangkan Ganjar-Mahfud. Berdasarkan exit poll yang tersebar luas di media sosial ini, Ganjar-Mahfud menang Pemilu di banyak lokasi di luar negeri. Antara lain di Australia, Hong Kong, Eropa, Amerika Serikat, Amerika Selatan, Timor Leste. Paslon itu disebutkan hanya kalah di Arab Saudi dan Timur Tengah. 

Apalagi, lanjut Jaya, sapaannya, Benny merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Hanura, partai politik yang mendukung Ganjar-Mahfud di Pemilu. 

KPU RI sendiri telah membantah terkait kebenaran hasil exit poll Pilpres di luar negeri itu. 

"Sebelumnya Benny mengundang Ganjar untuk hadir di kegiatan BP2MI. Tapi kok capres lain nggak diundang? Ini kalau memang maksudnya dia netral, tak bermaksud politis saat undang Ganjar. Aksi Benny itu patut dipertanyakan dan ditindak Presiden," ucapnya. 

Diketahui, Ganjar sempat diundang Benny dalam pelepasan 1.500 pekerja migran Indonesia (PMI), Selasa (7/11/2023) lalu. Ganjar hadir guna memberikan motivasi kepada para PMI yang hendak berangkat ke Korea Selatan (Korsel). Ketika itu, Benny mengungkapkan bahwa acara tersebut sempat tertunda lantaran adanya pembatalan secara sepihak penggunaan gedung milik pemerintah. Ia menduga hal itu terjadi lantaran dirinya mengundang Ganjar, yang ketika itu sudah diumumkan sebagai calon presiden (capres). 

Aksi Benny tersebut, bahkan sempat dicatat sebagai dugaan pelanggaran pemilu oleh kubu paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

"Kami juga mendapatkan informasi bahwa Benny Rhamdani beberapa kali ke luar negeri tanpa paspor dinas. Upaya itu sangat patut dicurigai sebagai upaya sistematis, masif dan terstruktur Benny dalam memenangkan Ganjar-Mahfud di luar negeri, memanfaatkan pengaruh jabatannya," jelas dia. 

"Atas itu kami meminta Presiden Jokowi untuk memecat Benny Rhamdani yang jelas-jelas menyalahi aturan ini," imbuh Jaya. 

Lebih lanjut, Jaya menilai bahwa Benny kerap bermanuver politik, semasa menjabat Kepala BP2MI. 

"Bahkan beliau sampai memimpin demo di depan Istana Negara untuk men-downgrade Prabowo sebagai terduga pelanggar HAM, agar tak bisa masuk Istana apabila menang Pilpres," ujarnya. 

Joni memandang sepak terjang Benny di tahun politik ini kerap kebablasan. Kendati memiliki hak sebagai warga negara, namun seluruh manuver politik Benny dipandang menyalahi etika sebagai pejabat publik. 

"Memang haknya beliau mendukung paslon tertentu. Tapi alangkah baiknya tak diumbar ke publik, cukup saat di bilik suara. Agar tak timbul kegaduhan, perpecahan di PMI maupun institusi BP2MI," tandas Jaya.