Jelang Pelantikan, Pro-Kontra Pj Bupati Banyuasin Terus Menyeruak

Nusantaratv.com - Suhu politik kabupaten Banyuasin memanas menjelang pelantikan Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin dan enam daerah lainnya, di Sumatra Selatan (Sumsel). Elemen masyarakat dari Gerakan Pemuda dan Mahasiswa untuk Keadilan Kabupaten Banyuasin, berniat melangsungkan aksi turun ke jalan besar-besaran di kantor Gubernur Sumsel pada Senin (18/9/2023), menyikapi penunjukan Pj Bupati Banyuasin. 

"Kami menolak dengan tegas jika benar nama Pj Bupati bupati Banyuasin yang beredar saat ini tetap dilantik," ujar koordinator aksi Rahmat Afrizal kepada wartawan, Minggu (17/9/2023). 

"Kami minta Kemendagri untuk objektif dalam menunjuk PJ Bupati Banyuasin, dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Banyuasin melalui DPRD Banyuasin," imbuhnya. 

Rahmat mempersilakan kepada mereka yang pro terhadap nama calon Pj yang beredar saat ini. Ia mengaku juga memiliki hak yang sama sebagai masyarakat, untuk menyampaikan aspirasinya. 

"Aksi ini kami lakukan karena aspirasi tidak didengar oleh Kemendagri, sebelumnya kami telah sampaikan ke DPRD Banyuasin melalui fraksi-fraksi yang ada. Setelah itu pimpinan DPRD beserta pimpinan fraksi berkirim surat ke Kemandagri. Yang sampai hari ini masih tetap nama yang beredar yang akan dilantik," kata dia. 

Senada, pihak yang juga akan turun aksi, Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi Sumatra Selatan, mengatakan dari tujuh nama Pj bupati dan wali kota se-Sumsel yang akan dilantik, ada satu nama yang asing bagi pihaknya. 

"Yaitu Pj Bupati Banyuasin. Sedangkan enam nama lainnya walaupun ada yang bukan berasal dari pejabat daerah setempat tapi bagian dari pejabat Provinsi Sumatra Selatan. Itu yang kami tuntut dan pertanyakan," ujar koordinator aksi Koalisi Aksi Masyarakat Peduli Birokrasi Sumatra Selatan, Diaz. 

Pihaknya mengaku heran dengan keputusan ini. Padahal, lanjut Diaz, Kabupaten Banyuasin daerahnya sangat luas, sehingga butuh perhatian khusus. 

"Kenapa harus ditunjuk orang luar. Peraturan dan perundangan yang digunakan sama proses dan mekanismenya sama, bahkan DPRD Banyuasin sampai dua kali bersurat ke Kemendagri untuk mempertimbangkan Pj Bupati Banyuasin sesuai dengan nama yang direkomendasikan oleh DPRD Banyuasin," kata Diaz. 

"Terjadinya pro-kontra bukan hal yang baru itu menandakan masyarakat Banyuasin sudah sadar betul akan demokrasi, ketika pada akhirnya tetap satu tujuan yaitu demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Banyuasin," tandas koordinator lapangan, Yoga.