Jalan Provinsi di Toba Sepanjang 140 Km Dibiarkan Hancur Selama Belasan Tahun, Warga Minta Jokowi Turun Tangan     

Nusantaratv.com-Publik kembali dihebohkan dengan persoalan infrastruktur di daerah. Setelah Lampung, kini giliran warga Sumatera Utara mengeluhkan kondisi jalan yang tak layak di daerah mereka. 

Viral di media sosial sebuah video yang memperlihatkan jalan provinsi sepanjang 140 kilometer, di Toba, Sumatera Utara, dibiarkan hancur lebur selama kurang lebih 13 tahun.

Salah satu yang membagikan video itu adalah akun Twitter @Channel Derapsengketa, dengan menuliskan narasi: "YTH.BAPAK JOKOWI INI JERITAN MASYARAKAT HABORNAS. JALAN HANCUR TIDAK LAYAK DISEBUT JALAN PROVINSI MELEWATI ANTAR KABUPATEN."

Warga Kecamatan Habinsaran, Borbor, dan Nassau di Kabupaten Toba, Sumatera Utara, sudah belasan tahun hidup dengan jalan yang rusak berat dan cukup membahayakan. Jalan yang hancur lebur itu tak kunjung diperbaiki pemerintah.

Masyarakat terpaksa merogoh uang Rp10.000 hingga Rp50.000 per keluarga untuk menimbun jalan dengan batu agar jalan bisa dilalui. Pasalnya jalan tersebut merupakan akses satu-satunya untuk mobilitas warga. Jika tidak ditimbun, warga tidak bisa menjual hasil pertanian mereka. 

”Kami baru saja menimbun jalan berlumpur yang rusak berat dengan batu padas agar bisa dilewati truk. Kalau tidak ditimbun, hasil pertanian kami tidak bisa diangkut ke kota,” kata Kepala Desa Lumban Rau Barat, Kecamatan Habinsaran, Rukman Lubis, beberapa waktu lalu.

Jalan provinsi di Kabupaten Toba itu merupakan jalan satu-satunya yang menghubungkan desa-desa di tiga kecamatan ke ibu kota kabupaten, Balige.

Namun, karena kondisi jalan rusak berat, waktu tempuh dari Desa Lumban Rau Barat ke Balige sampai tiga jam. Padahal jaraknya hanya 60 kilometer.

Truk yang mengangkut bahan pertanian hanya bisa berjalan pelan karena di beberapa ruas tidak ada lagi aspal yang tersisa, jalan berlubang, dan berlumpur. Saat hujan turun, beberapa ruas tidak bisa dilalui karena berlumpur dan sangat licin.

Rukman lebih lanjut  menyampaikan, pihaknya baru saja membeli delapan truk batu padas dengan harga Rp800.000 per truk. Material tersebut dibutuhkan untuk menimbun jalan yang berlubang dan berlumpur agar bisa dilalui kendaraan.

”Kami kumpulkan uang dari masyarakat secara sukarela. Masyarakat memberikan Rp 10.000 sampai Rp 50.000 per keluarga. Ada juga perantau dan pengusaha dari kampung kami yang membantu,” ujar Rukman.

Rukman mengatakan, jalan rusak sangat merugikan masyarakat yang sebagian besar merupakan petani. Ia mencontohkan, harga biji kopi gabah kering di desa mereka hanya Rp27.000 per kilogram.

Di Balige, harga kopi itu sudah Rp40.000 per kilogram. Demikian juga jagung pipil yang mereka jual Rp4.500 per kilogram di desa, sementara di Balige sudah Rp5.500 per kilogram.

Di tempat yang sama Ketua Forum Perjuangan Masyarakat Habinsaran Borbor Nassau Parasman Pasaribu menjelaskan, ada empat ruas jalan di tiga kecamatan itu dengan total panjang 137,5 kilometer dengan 56,7 kilometer di antaranya rusak berat. Jalan itu menghubungkan tiga kecamatan ke pusat kabupaten, ke arah perbatasan Tapanuli Utara, dan ke arah Labuhanbatu Utara.

”Kami membentuk Forum Perjuangan Masyarakat, antara lain untuk mendorong perbaikan jalan di daerah kami. Ekonomi desa kami sangat terpukul karena jalan rusak ini,” ucap Parasman mengutip antvklikcom, Rabu (14/6/2023), .

Parasman mengatakan, forum masyarakat itu juga sudah beberapa kali secara swadaya membeli batu untuk menimbun jalan.

Mereka juga mengajak anak-anak sekolah untuk bergotong royong. Anak-anak sekolah ikut memecahkan batu dan menyusunnya di jalan sentra produksi pertanian itu.

Parasman dan warga berharap kunjungan Presiden Joko Widodo yang melihat jalan rusak di Labuhanbatu Utara, Rabu (17/5/2023), menjadi momentum untuk perbaikan jalan di daerah mereka.

”Kami sudah beberapa kali membuat laporan ke DPRD Sumut dan diundang untuk rapat dengar pendapat. Namun, tidak pernah ada perbaikan menyeluruh,” kata Parasman.

Persoalan jalan rusak mengemuka setelah Presiden melihat jalan rusak di Sumatera. Presiden meminta gubernur, bupati, dan wali kota segera memperbaiki jalan rusak berat di sentra produksi dan jalur logistik.

"Mereka sudah menemui Ketua DPRD Medan, Kepala Dinas PUPR Medan dan Bupati Toba. Bahkan sudah diundang oleh Komisi D DPRD Sumut, bersama Dinas PUPR Medan, tetapi belim berhasil," ujarnya.

Parasman Pasaribu meminta agar PUPR dalam hal ini UPTJJ Tarutung melakukan perawatan jalan secara berkala.

Forpemas Habornas juga mengharapkan jalan yang longsor di 13 titik yang hampir memutuskan jalan supaya segera ditangani karena mengancam keselamatan jiwa dan mengancam putusnya jalan.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Sumut Marlindo Harahap mengatakan, jalan provinsi di Kabupaten Toba itu menjadi salah satu ruas yang akan diperbaiki tahun ini dalam proyek perbaikan jalan provinsi anggaran tahun jamak senilai Rp 2,7 triliun. Selama ini, perbaikan jalan dilakukan secara tambal sulam.

Marlindo mengatakan, Dinas PUPR Sumut telah mengerjakan 95 ruas dari 163 ruas jalan provinsi dalam proyek yang dilaksanakan dengan skema kerja sama operasi itu.

Proyek Rp2,7 triliun ditargetkan bisa memperbaiki 450 kilometer jalan provinsi dari total 580 kilometer yang rusak berat.