Ini Syarat-syarat Jadi Menteri Prabowo-Gibran, Berat?

Nusantaratv.com - Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi bocoran soal kabinet presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Syarat-syarat menjadi menteri Prabowo-Gibran diungkap.

"Saya kira, dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Muzani pun mengungkapkan menteri Prabowo-Gibran harus memahami dan menyetujui program yang sudah dikampanyekan ke masyarakat. Itu penting lantaran menteri merupakan pembantu presiden.

"Akan tetapi, sebagai sebuah kekuatan tim, menteri itu pembantu presiden, karena itu sebagai pembantu presiden, syarat untuk bisa menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka orang yang mengetahui, memahami dan menyetujui program presiden baik yang dikampanyekan ataupun yang dibicarakan dalam debat presiden dan wakil presiden," papar dia.

"Memahami dan menyetujui terhadap program presiden dan wakil presiden adalah sebuah keharusan. Karena menteri adalah pembantu presiden," sambungnya.

Di samping itu, lanjut Muzani, menteri juga harus menjalankan kebijakan yang merupakan kepanjangan dari program presiden.

"Kebijakan menteri sebagai elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. Maka, sebagai sebuah syarat bahwa pembantu presiden harus menyetujui program presiden adalah sesuatu yang menjadi keharusan," papar dia.

Muzani juga mengungkapkan menteri koordinator (menko) yang dicari Prabowo-Gibran. Menurutnya, tak ada perbedaan antara menko dari partai politik maupun dari profesional.

"Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu," jelas dia.

"Karena itu sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," lanjut Muzani.