Indonesia Pertimbangkan Perpanjangan Bebas Biaya Pungutan Ekspor Minyak Sawit

Nusantaratv.com - Indonesia sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang pemberlakuan kebijakan pembebasan biaya pungutan ekspor minyak sawit dan turunannya, yang sebelumnya ditetapkan berakhir pada 31 Agustus 2022 mendatang.

Hal ini menjadi bagian dari langkah-langkah untuk meningkatkan pengiriman dan harga tandan buah (TBS) sawit segar lokal.

Demikian disampaikan Syailendra, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Kementerian Perdagangan, pada Selasa (2/8/2022).

Syailendra mengatakan pemerintah berupaya menggenjot ekspor sekaligus memastikan pasokan untuk pasar domestik.

Dikatakan, percepatan ekspor akan mengurangi tingkat cadangan minyak sawit yang tinggi dan meningkatkan pembelian tandan buah segar sawit dari petani.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Kementerian Perdagangan meningkatkan rasio kewajiban pasar domestik dan ekspor menjadi 1:9 dari 1:7 mulai 1 Agustus 2022.

Kementerian Perdagangan fokus pada pengendalian harga minyak goreng curah di beberapa provinsi antara lain Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Selatan (Kalsel) yang belum mencapai target Rp14.000/liter.

Indonesia bebaskan pungutan ekspor minyak sawit untuk mengurangi timbunan cadangan minyak sawit.

Diketahui, sebelumnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan menghapus atau membebaskan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya hingga 31 Agustus 2022.

Penghapusan pungutan ekspor kelapa sawit ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2022.

Dengan kebijakan ini, maka pemerintah menggratiskan pungutan ekspor CPO selama periode tersebut. Setelah itu, tarif pungutan ekspor CPO akan berlaku kembali secara progresif.