Imbas Larangan Ekspor CPO, Petani Sawit akan Unjuk Rasa ke Kantor Pemkab Kotabaru

Nusantaratv.com-Para petani kelapa sawit di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Pemkab Kotabaru pada Selasa (17/5/2022).

Kabarnya, aksi unjuk rasa dilakukan menyangkut masalah anjloknya harga. Bahkan, tidak diterimanya lagi TBS (Tandan Buah Segar) masyarakat.

Alasan tidak diterimanya lagi TBS, karena tangki-tangki CPO perusahaan sudah penuh, imbas larangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang diberlakukan Presiden Joko Widodo.

Anggota DPRD Kotabaru Rabbiansyah merespon positif rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan para petani sawit.  

Menurut Rabbiansyah, aksi yang akan dilakukan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menjadi dasar dalam menyuarakan pendapat.

"Jadi, sah-sah saja teman-teman menyuarakan," kata Rabbiansyah, Minggu (15/5/2022).

Kendati dalam persoalan ini, mulai dari pimpinan hingga anggota dewan DPRD  Kotabaru sudah menjalankan fungsinya dengan membawa masalah tersebut ke level Provinsi Kalsel,

Bahkan, Ketua DPRD  Kotabaru sudah bertemu jajaran Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan. 

Selain itu, minggu lalu ada pemanggilan seluruh SKPD yang membidangi perkebunan dan perusahaan untuk diminta penjelasan terkait banyaknya informasi pabrik-pabrik kelapa sawit yang tidak menerima TBS masyarakat. Dengan alasan,  penampungan CPO sudah penuh.

Para petani sawit yang dinaungi Apkasindo ingin meminta penjelasan Pemerintah Daerah, langkah apa yang sudah dilakukan pemda terkait masalah harga dan ditolaknya sawit-sawit masyarakat, 

"Terpenting, teman-teman yang melaksanakan demo harus tertib, aman dan kondusif, tidak merusak fasilitas apapun,  serta maksud dan tujuan demo tersampaikan," pesan Rabbiansyah.

Rabbiansyah berharap apa yang diinginkan pengunjukrasa ada solusi, mengingat persoalan bukan hanya di Kotabaru tetapi seluruh Indonesia.

"Mudah-mudahan bukan hanya harga dan soal penerimaan sawit masyarakat di pabrik yang diangkat teman-teman, tetapi juga pupuk yang sulit dan mahal," ujarnya, mengutip tribunnewscom.

"Permohonan dipermudah untuk legalitas kepemilikan lahan sawit dan upaya merangkul petani sawit lokal di Kabupaten kotabaru. Diharapkan di DPRD tentunya terfasilitasi pemda," tutup Rabbiansyah.