Nusantaratv.com - Dalam konferensi persnya di Kementerian Kesehatan, Senin (19/2/2024), Bawaslu mengatakan terdapat 1.322 jajaran pengawas mendapat penanganan kesehatan. Data ini diambil per 19 Februari 2024 ujar Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda. Bawaslu pun telah menyiapkan aturan teknis santunan kepada yang mengalami gangguan kesehatan hingga meninggal dunia.
Mengutip dari laman bawaslu.go.id Selasa (20/2/2024), Herwyn merinci, dari 1.322 jajaran pengawas yang mendapat penanganan kesehatan tersebut terdapat 27 orang meninggal dunia, 71 orang kecelakaan, 147 rawat inap dan 1.077 orang rawat jalan. Dari 27 orang yang meninggal dunia, 13 orang meninggal dunia pada rentang waktu tanggal 14-19 Februari 2024, dimana waktu tersebut merupakan hari H pencoblosan dan perhitungan perolehan suara.
“13 orang (meninggal) dari 14-19 Februari 2024, nah 14 orang lainnya meninggal di 2023 sebanyak tujuh orang dan tujuh orang pada rentang waktu 1 Januari-13 Februari 2024, untuk itu Bawaslu mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kawan-kawan Pengawas Pemilu Pahlawan Demokrasi dan memberikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas dedikasi dan pengabdian dalam mengawasi Pemilu untuk mengawal demokrasi Indonesia,” jelas Herwyn dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Kesehatan, Senin (19/2/2024).
Hingga kini Bawaslu terus memantau setiap laporan yang masuk terkait dengan masalah kesehatan dan penanganannya termasuk pada jajaran petugas yang masih bertugas dalam pemungutan suara ulang/susulan, ujar Herwyn.
Untuk pemberian santunan, Herwyn menjelaskan Bawaslu sudah mengeluarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 tahun 2023 tentang pemberian santunan kecelakaan kerja bagi pengawas Pemilu ad hoc. “Bawaslu memberikan uang santunan sebesar Rp 36 juta bagi yang meninggal dunia dan Rp 10 juta untuk biaya pemakaman. Bagi pengawas pemilu yang mengalami cacat permanen diberikan Rp16,5 juta, luka berat Rp16,5 juta, dan luka sedang Rp8.250.000,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menjelaskan beberapa hal yang dapat menyebabkan jajaran pengawas dapat meninggal dunia atau sakit. Meski di Pemilu 2024 ini presentase angka kematian jauh menurun dibanding Pemilu 2019, Budi menyatakan Kemenkes menyayangkan satu nyawa masihlah sangat banyak untuk angka kematian.
“Kemenkes melihat satu nyawa meninggal itu sudah banyak karena masyarakat pasti berduka. Kami sampaikan hasil skrining petugas yang beresiko tinggi itu paling banyak karena hipertensi, lalu jantung,” ucap Budi.
Mewakili pemerintah, Budi meminta agar ke depannya Bawaslu dan KPU melakukan skrining sebelum pendaftaran. Menurutnya, cara ini dapat menekan angka kematian, sehingga hanya orang-orang sehat yang terpilih dapat bekerja menjadi petugas di TPS.
“Mau daftar ya jangan sakit makanya harus lebih ketat lagi (seleksinya). Mereka ini jam kerjanya 10-12 jam loh, berat dan khusus, kami mengusulkan agar itu menjadi syarat menjadi petugas ke depannya,” pinta dia.
Sebagai informasi, pada Pemilu 2019 terdapat 2.558 orang yang mendapatkan penanganan kesehatan. Dalam rinciannya sebagai berikut, 92 orang meninggal dunia, 24 orang luka berat dan keguguran, 21 orang kekerasan dan penganiaayaan, 275 orang kecelakaan, 438 orang rawat inap dan 1708 orang rawat jalan.