Hak Angket Pilpres, Ketum PBNU: Jangan Gimik, Kalau Masalah Hukum Diselesaikan Secara Hukum!

Nusantaratv.com - 23 Februari 2024

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Net)
Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. (Net)

Penulis: Mochammad Rizki

Nusantaratv.com - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi usulan calon Presiden Ganjar Pranowo dan capres Anies Baswedan, terkait penggunaan hak angket dan interpelasi DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres 2024. Gus Yahya menyebut bahwa anggota DPR saat ini sedang sibuk Pemilu.

"DPR-nya aja belum balik kantor, ini masih sibuk di KPPS dan lain lain, siapa yang bikin?," ujar Gus Yahya di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Gus Yahya pun meminta polemik dugaan kecurangan Pemilu tak dijadikan gimik belaka. Ia mendorong apabila ada masalah hukum, sebaiknya juga diselesaikan melalui jalur hukum.

"Imbauan saya ndak usah jadikan masalah ini sebagai gimik politik yang artifisial, kalau ada masalah, kalau masalahnya masalah hukum, selesaikan dengan hukum, kalau masalah politik, bicarakan secara politik, itu saja," tutur dia.

"Yang penting itu upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang real, yang nyata dihadapi oleh rakyat," imbuh Gus Yahya

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Hal ini kemudian mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Ganjar mengatakan, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya guna meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, Senin (19/2/2024).

Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2/2024 ). Ganjar mengaku sudah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Sedangkan Anies, mengatakan partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies menyebut pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Anies yakin partai-partai di Koalisi Perubahan siap mendukung gerakan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close