Guru Diminta Uang Saat Ajukan Cuti Hamil, Wakil Wali Kota Bogor Klarifikasi

Nusantaratv.com - Viral di media sosial seorang guru SD di Kota Bogor dimintai sejumlah uang hingga pemotongan gaji, apabila ingin pengajuan cuti hamil dikabulkan. Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor pun memberikan penjelasan.

Diketahui, dugaan permintaan sejumlah uang dan potongan gaji terhadap guru yang ajukan cuti hamil itu, diungkap oleh suami dari guru wanita yang hamil. Pengakuan itu kemudian viral di media sosial.

Dalam postingan salah satu akun media sosial, pria itu menyebut istrinya diminta mentransfer uang Rp 250 ribu ketika meminta tanda tangan persetujuan di Dinas Pendidikan Kota Bogor.

"Istri saya seorang pengajar di salah satu sekolah dasar di Tanah Sareal, Minggu kemarin mengajukan cuti melahirkan dan diminta isi form cuti, lanjut tandatangan ke pihak Dinas Pendidikan Kota Bogor," tulisnya, yang diunggah salah satu akun media sosial.

"Dan ternyata di sana disuruh transfer selesai tanda tangan, sebesar Rp 250 ribu, kemudian (gaji) dipotong 50% selama cuti melahirkan selama tiga bulan ke depan," tulisnya lagi.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku jajarannya akan mengecek kasus tersebut. Menurut Dedie, guru yang diceritakan itu merupakan guru honorer.

"Intinya sih kita sedang meneliti lebih lanjut kebenaran dari berita tersebut," kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Selasa (7/11/2023).

"Iya honorer. Tapi nanti saya teliti lebih lanjut. Ini kan lagi dalam proses inspektorat untuk melakukan penelitian," kata Dedie.

Ia memastikan setiap guru wanita punya hak untuk cuti hamil. Akan tetapi, persoalan yang dihadapi Pemkot Bogor adalah kesulitan mencari guru pengganti, karena terkait ketersediaan jumlah pengajar.

"Tapi intinya sih siapa pun tentu punya hak untuk cuti, siapapun punya hak untuk hamil, dan kemudian mengambil cuti hamil. Tapi kemudian memang permasalahan guru pengganti ini dari mana, dan dari mana biayanya, tentu juga harus kita pikirkan bersama," kata Dedie.

"Nah, sebetulnya kalau sepintas memang yang namanya guru honor itu apabila cuti, maka kewajiban untuk mengajar di kelas kan tidak hilang. Murid-murid ini kan harus ada yang ngajar," imbuh Dedie.

Ia menyebut, setiap tahunnya ada sekitar 200 guru berstatus PNS yang pensiun. Akan tetapi kuota PNS untuk guru hanya sekitar 10 setiap tahunnya.

"Ke depan, mungkin persoalan-persoalan anggaran, persoalan kekurangan guru ini harus jadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena, contoh ya di Kota Bogor tahun ini setiap bulan itu ada kurang lebih 20 guru PNS yang pensiun. Dikali 12 (bulan), berarti ada 240 orang guru yang pensiun," tutur Dedie.

"Sementara, rekrutmen baru itu kan relatif lebih kecil. Tidak sebanding rasionya. Misalnya CPNS yang akan diplot untuk guru, yang paling setiap tahun ada 5-10. Ini yang kemudian pemenuhannya harus dari mana. Jadi hal-hal seperti ini sebetulnya yang lebih krusial yang harus kita carikan solusinya," tandasnya.