GP Ansor Serukan Perlawanan Disinformasi dalam Rangka HPN 2025

Nusantaratv.com-Gerakan Pemuda (GP) Ansor berkomitmen mendukung kebebasan pers yang bertanggung jawab dan menyerukan perlawanan terhadap disinformasi yang semakin mengancam ruang publik, demokrasi, serta harmoni sosial di Indonesia, dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025.

"Dalam era disrupsi digital, kebenaran sering kali terdistorsi oleh kepentingan tertentu. Kita tidak bisa membiarkan hoaks dan disinformasi merusak sendi-sendi kebangsaan. Media mainstream harus menjadi pilar utama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan," kata Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin di Jakarta, Minggu (9/2/2025). 

Di era digital saat ini, menurut dia, banjir informasi di media sosial dan berbagai platform digital telah melahirkan tantangan besar bagi masyarakat dalam memilah kebenaran. Hoaks, fitnah, dan berita yang terdistorsi sering kali menyebar lebih cepat dibandingkan dengan fakta yang disampaikan oleh media yang memiliki standar jurnalistik yang kuat.

"Fenomena ini tidak hanya melemahkan kepercayaan publik terhadap informasi, tetapi juga berpotensi merusak kohesi sosial dan stabilitas nasional," kata Addin Jauharudin, dikutip dari Antara. 

Selain itu, dia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi media arus utama, di mana gelombang digitalisasi yang tidak terkendali menyebabkan banyak perusahaan media harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para jurnalis dan pekerja medianya.

Hal tersebut, menurut dia, terjadi karena serbuan platform digital dan media sosial yang mendominasi distribusi serta monetisasi berita, sementara media arus utama yang mengedepankan prinsip jurnalistik mengalami kesulitan dalam menjaga keberlanjutan bisnisnya.

Dia juga menegaskan bahwa media arus utama harus menjadi benteng utama dalam menghadapi tsunami informasi yang tidak terkendali dan menyerukan langkah konkret untuk mendukung ekosistem pers yang sehat dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, dia mendorong agar terjadi penguatan terhadap media arus utama dan mengajak masyarakat untuk kembali menjadikan media berbasis jurnalistik sebagai sumber utama informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia juga menyerukan kepada para pengiklan, pemerintah, dan dunia usaha untuk lebih mengutamakan iklan di media arus utama dibandingkan dengan platform digital asing yang sering kali menjadi saluran utama penyebaran hoaks dan disinformasi.

Selain itu, menurut dia, literasi digital di kalangan masyarakat perlu diperkuat, terutama generasi muda, agar lebih kritis dalam memilah informasi. Dia pun menuntut platform digital dan media sosial untuk lebih bertanggung jawab dalam menangkal hoaks dengan memperketat regulasi serta algoritma yang mencegah penyebaran konten menyesatkan.

Menurut dia, sinergi antara media, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan dalam mengedukasi publik serta membangun sistem deteksi dini terhadap informasi yang berpotensi menyesatkan. Transparansi dalam penanganan hoaks juga diperlukan guna memastikan bahwa setiap upaya melawan disinformasi tidak disalahgunakan untuk membungkam kebebasan pers.

Dia pun menegaskan bahwa pers memiliki peran strategis dalam menjaga integritas demokrasi dan kebhinnekaan di Indonesia. GP Ansor, kata dia, berkomitmen untuk terus memperjuangkan literasi digital, memperkuat peran media, serta mendorong regulasi yang lebih tegas terhadap platform digital agar tidak menjadi alat penyebaran berita palsu.

"Kita tidak bisa membiarkan media yang bekerja dengan standar jurnalistik yang tinggi terus tergerus karena dominasi platform digital. Jika hal ini dibiarkan, kita akan kehilangan jurnalisme yang berkualitas, dan masyarakat akan semakin rentan terhadap disinformasi," tuturnya.