Gibran Nilai Perlu Ada Keseimbangan Antara Pembangunan dan Lingkungan

Nusantaratv.com - Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menilai tetap perlu ada keseimbangan dalam aktivitas pembangunan dan upaya menjaga kelestarian lingkungan.

"Yang namanya pembangunan yang masif, harus memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan keberlanjutannya," ujar Gibran saat menjawab pertanyaan Cawapres Nomor Urut 1 Muhaimin Iskandar saat debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Gibran menegaskan, "Kita pastikan mencari titik tengah, sekali lagi titik tengah, titik keseimbangan, membangun hilirisasi industri, tetapi harus memerhatikan lingkungan hidup, menggenjot produktivitas para petani, sektor maritim, tetapi juga menjaga keseimbangan alam. Pastikan sekali lagi amdal, analisis lingkungan, sustainability report bisa tersajikan dengan baik."

Muhaimin dalam segmen keempat debat Pilpres 2024 bertanya kepada Gibran terkait dengan strategi pasangan calon nomor urut 2 dalam pembangunan yang berbasis bioregional. Menurut Muhaimin, strategi membangun berbasis bioregional bertujuan menjaga keadilan iklim, keadilan sosial, keadilan ekologis, dan keadilan antargenerasi.

Terhadap pertanyaan itu, Gibran juga menjawab bahwa pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, tetapi Indonesia sentris.

Oleh karena itu, Gibran mengatakan bahwa pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai simbol dari pemerataan pembangunan yang Indonesia sentris.

"Kemarin Gus Muhaimin menolak IKN, tidak apa-apa, akan kami lanjutkan dan akan kami perkuat IKN itu," kata Gibran kepada Muhaimin.

Selepas mendengar tanggapan Gibran, Cawapres nomor urut 1 menilai cawapres nomor urut 2 itu tidak menjawab pertanyaannya.

"Pertanyaan saya tidak terjawab sama sekali karena di undang-undang kita dinyatakan bahwa potensi bioregional kita adalah bahwa wilayah nasional tidak terbagi secara politik administrasi, tetapi ekosistem, lingkungan, sekaligus juga komunitas masyarakat yang tumbuh menjadi pertimbangan," kata Muhaimin menanggapi Gibran.

Walaupun demikian, Gibran menolak dikatakan tidak menjawab pertanyaan Muhaimin. Bagi Gibran, poin-poin mengenai pemerataan yang disampaikan Muhaimin telah disampaikan oleh Gibran.

"Loh katanya tidak menjawab pertanyaan, tetapi Gus Muhaimin ngomogin pemerataan itu 'kan tadi yang saya omongin Gus, pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris, harus Indonesia sentris," kata Gibran kepada Muhaimin.

Menurut Gibran, pembangunan IKN sebagai simbol transformasi pembangunan Indonesia, Papua, dan lain-lain.

"Itu 'kan sudah saya jawab. Intinya sekali lagi pembangunan tidak boleh Jawa sentris, harus memperhatikan masyarakat di luar Jawa sehingga mereka bisa merasakan akses konektivitas lebih baik, menurunkan inflasi, gini ratio, meningkatkan peluang kerja, menumbuhkan titik pertumbuhan ekonomi baru. Itu 'kan sudah saya jawab Gus, mungkin Gus Muhaimin tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan kepada saya, mungkin dapat contekan dari Pak Tom Lembong," kata Gibran.

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Untuk debat keempat, KPU menunjuk 11 ahli, praktisi, dan perwakilan dari organisasi masyarakat sipil sebagai panelis, di antaranya Prof. Sulistyowati Irianto (Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia), Prof. Hariadi Kartodihardjo (Ahli Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup/Guru Besar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB), dan Dewi Kartika (Ahli Agraria/Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria).

Berikutnya, Fabby Tumiwa (Ahli Transisi Energi/Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform), Prof. Arif Satria (Ahli Ekologi Politik/Rektor Institut Pertanian Bogor), Rukka Sombolinggi (Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara), dan Tubagus Furqon Sofhani (Ahli Perencanaan Wilayah dan Pedesaan Institut Teknologi Bandung).(Ant)