Gerbang Dorong Penyelesaian Kasus Kekerasan Agar Pemilu 2024 Damai dan Utamakan Kemanusiaan

Nusantaratv.com - Gerakan Kebangsaan (Gerbang) menyerukan pemilihan umum 2024 berjalan aman, tanpa intimidasi, penganiayaan dan damai. 

Sebab, hal tersebut akan menjadi satu ukuran kesuksesan berdemokrasi. Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan jika kekerasan justru marak terjadi. Intimidasi dan tekanan tetap menjadi bumbu pahit yang masih saja menghantui. 

Bahkan korbannya tidak hanya kader partai atau calon legislatif, tapi juga masyarakat umum. Tak heran bila masyarakat khawatir pemilu yang aman dan damai itu tak tercapai.

Misalnya saja, didasari kasus penganiayaan berat korban yang menimpa relawan Ganjar-Mahfud di Sleman dan Boyolali. Tidak hanya terluka parah, namun merenggut nyawa. Gerbang pun gelar aksi kemanusiaan bertajuk "Hentikan Kekerasan, Utamakan Kemanusiaan, di Rumah Aspirasi Ganjar-Mahfud Presiden 2024/Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP), Jalan Diponegoro 72, Menteng, Jumat (5/1) malam. Dalam momen tersebut semua peserta menyalakan lilin dan menggunakan pita hitam di lengan sebagai perasaan berkabung.

"Gerbang ini terdiri dari gabungan beberapa organ relawan Ganjar-Mahfud untuk Presiden 2024  di antaranya Barabaja, Beta Ganjar, Republik Ganjar dan lainnya yang banyak diisi oleh para aktivis 98. Kami tergerak karena banyaknya kekerasan menjelang pemilihan umum 2024. Kejadian di Sleman dan Boyolali merupakan sebuah pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan kami akan berjuang hingga nanti ke Komnas HAM untuk mengusut tuntas unsur pidananya," papar Marlin Bato selaku Presedium Gerbang.

Dia melanjutkan, kejadian ini sangat perlu disuarakan. Sebab jika didiamkan, kasus yang sama soal pelanggaran HAM dan kemanusiaan akan terulang kembali. 

"Demokrasi bukan untuk membunuh, demokrasi bukan untuk penganiayaan. Dan Aksi pada hari ini kami akan melawan kekerasan apapun tujuannya. Kami berdiri dan melawan intimidasi. Sekali lagi jangan ada kekerasan dalam pemilu, karena semua anak-anak bangsa. Pihak terkait, keamanan, kepolisian pun harus benar-benar profesional mengungkap kasus ini secara transparan, karena ini murni pidana dan ada HAM di kasus ini. Dan kami tidak ingin pelanggar HAM untuk memimpin Bangsa Indonesia," terangnya lagi.

Sementara itu, Andre Dande Koordinator Lapangan Gerbang, menambahkan aksi ini merupakan rangkaian kedua setelah turun di jalan dengan "Mosi Tuntutan Rakyat pada Penguasa" karena sebuah pembiaran terhadap iklim demokrasi  Indonesia yang semakin lama kemunduran.