Gejolak Politik di Burkina Faso, Tentara Kudeta Junta Militer   

Nusantaratv.com - Di tengah hirup-pikuk perang Rusia-Ukraina yang menyedot perhatian dunia, terjadi gejolak politik yang berujung pada penggulingan rezim berkuasa di Burkina Faso.  

Tentara Burkina Faso mengumumkan bahwa pihaknya menggulingkan pemimpin junta militer Letnan Kolonel Paul-Henri Damiba. Pengumuman tersebut disampaikan Ibrahim Traore, tentara berpangkat kapten, melalui televisi nasional pada Jumat (30/9/2022) malam waktu setempat. 

Traore mengungkapkan alasan pihaknya menjatuhkan Damiba karena dianggap tak mampu menangani pemberontakan di Burkina Faso. 

Dia juga mengumumkan bahwa perbatasan ditutup tanpa batas waktu yang ditentukan. Semua kegiatan politik juga dihentikan. 

Ini merupakan kudeta militer kedua pada tahun ini di Burkina Faso. Kudeta kali ini dimulai dengan serentetan tembakan di dekat kamp militer di Ouagadougou, ledakan di dekat istana presiden, dan interupsi terhadap program televisi negara.

Damiba sendiri naik menjadi penguasa setelah menggulingkan pemerintah terpilih Burkina Faso pada Januari, dengan alasan kegagalan untuk menghentikan pemberontakan.

Namun pemerintahan Damiba juga belum mampu memadamkan kekerasan pemberontakan. Pada Senin (26/9/2022), 11 tentara tewas ketika mereka mengawal konvoi kendaraan sipil di utara negara itu.

Pengumuman kudeta Lebih dari 20 tentara bersenjata, sebagian besar dengan wajah tertutup, muncul di televisi pemerintah sesaat sebelum pukul 20.00 waktu setempat. 

"Tindakan Damiba secara bertahap meyakinkan kami bahwa ambisinya menyimpang dari apa yang kami rencanakan. Kami memutuskan hari ini untuk mencopot Damiba," sambungnya, mengutip kompascom. 

Setelah pengumuman kudeta, jam malam juga diterapkan mulai pukul 21.00 hingga 05.00 keesokan harinya.

Keberadaan Letkol Damiba tidak diketahui. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat (ECOWAS) mengutuk langkah itu, dengan menyatakan penentangannya terhadap pengambilalihan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara yang tidak konstitusional.