Ganjar Usul Hak Angket Kecurangan Pilpres, Mahfud: Saya Ndak Ikut-ikutan

Nusantaratv.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengusulkan digulirkannya hak angket oleh DPR RI terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Menanggapi hal itu, pasangan Ganjar di Pilpres, Mahfud MD, mengaku hal tersebut bukanlah urusannya. 

"Hak angket itu bukan urusan paslon ya, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa ndak, saya ndak tahu dan tidak ingin tahu juga. Maka saya ndak ikut-ikut di urusan partai," ujar Mahfud di Jakarta Selatan, Kamis (22/2/2024).

Mahfud enggan berkomentar banyak mengenai hak angket. Ia mengatakan, tak ada keharusan bagi partai politik (parpol) untuk berkoordinasi dengan pasangan calon (paslon) jika hendak menggulirkan hak angket.

"Paslon itu kan di luar partai. Urusannya paslon itu pilpresnya, kalau politiknya itu kan partai. Partai itu ya DPR," tutur Mahfud.

"DPR itu nanti kan partai-partai yang akan, saya tidak akan berkomentar lah soal hak angket, hak interpelasi, itu urusan partai-partai. Mau apa ndak, kalau ndak mau juga, saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu," sambungnya. 

Mahfud menyebut, untuk menggulirkan hak angket, tidak membutuhkan dukungannya. Sebab, kata dia percuma apabila dirinya mendukung, namun DPR enggan menggulirkan hak angket.

"Mendukung juga enggak ada gunanya kalau DPR ndak mau," ucap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3.

Wacana hak angket terkait dugaan kecurangan Pilpres, mulanya  digulirkan capres Ganjar Pranowo. Ganjar pun mengajak partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR, untuk menggulirkan hak angket atau interpelasi.

Parpol pendukung koalisi AMIN adalah NasDem, PKS serta PKB. Sedangkan partai pendukung Ganjar-Mahfud terdiri dari PDIP, PPP, Hanura dan Perindo.

Ganjar mengaku telah mengusulkan wacana hak angket ke dua partai pengusungnya di DPR. Tapi, usulan tersebut harus mendapat dukungan partai lain agar memenuhi syarat lebih dari 50 persen anggota dewan.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar, Senin (19/2/2024).