MPR
Nusantaratv.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara mengenai wacana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang didorong capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Airlangga memastikan partainya beserta koalisi bakal menolak.
"Ya kalau hak angket kan hak politisi DPR. Tapi Partai Golkar dan partai koalisinya itu pasti akan menolak," ujar Airlangga kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Airlangga pun mengungkit koalisi pemerintahan kini. Dengan masuknya Partai Demokrat, ia menyebut partai di luar pemerintahan semakin sedikit.
"Kedua, koalisi presiden sampai saat ini adalah pertama dengan Mas AHY masuk, jadi ini yang di luar pemerintah semakin sedikit," kata dia.
Sebelumnya, Ganjar menyebut hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan pilpres, kata dia diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, Senin (19/2/2024).
Ia mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Partai pengusung Ganjar yang berada di DPR sendiri ialah PDIP dan PPP. Usulan ini, kata Ganjar sudah disampaikan dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kamis (15/2/2024).
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh