Nusantaratv.com - Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespons santai.
"Ya itu hak demokrasi, nggak apa-apa, kan," ujar Jokowi usai menghadiri puncak Hari Pers Nasional 2024 di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (20/2/2024).
Diketahui, Jokowi dikabarkan mendukung capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Salah satu alasannya, Gibran merupakan putra sulung mantan Wali Kota Surakarta itu.
Sebelumnya, Ganjar menyebut hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan guna meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu.
Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2024. Pelaksanaan Pilpres, kata dia diduga sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, Senin (19/2/2024).
Ia mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 harus disikapi. Menurutnya, partai pengusung dapat mengusulkan hak angket di DPR.
Partai pengusung Ganjar yang berada di DPR sendiri ialah PDIP dan PPP. Usulan ini, kata Ganjar sudah disampaikan dalam rapat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kamis (15/2/2024).