MPR
Nusantaratv.com - Eks Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan yang dibuat Indonesia Police Watch (IPW) itu, terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan atau suap berupa cashback dari perusahaan asuransi sekitar Rp100 miliar. Selain Ganjar, Direktur Utama Bank Jateng inisial S juga dilaporkan ke komisi antirasuah.
Wakil Ketua Komisi III DPR yang juga Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni, meyakini tak ada motif politik dalam laporan itu.
"Kalau laporan ini disubmit sebelum Pilpres kemarin, itu baru berpolemik. Tapi kan sekarang sudah selesai, saya kira tidak ada motif-motif politik tertentu," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (5/3/2024).
Sahroni menilai laporan tersebut adalah hal yang biasa. Sebab dirinya pun juga pernah dilaporkan.
"Saya saja pernah dilaporkan kan, walau tak ada dasar dan bukti yang cukup," ucap Sahroni.
Ia meminta KPK untuk memproses laporan IPW bila ada bukti-bukti pendukung. KPK, kata Sahroni, harus transparan.
"KPK juga wajib menerima dan memproses laporan dari siapa pun, apabila ada bukti-bukti yang mendukung. Kalau ternyata bukti tak mencukupi sehingga laporan tak bisa lanjut, ya diumumkan saja secara transparan," jelas dia.
Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD sendiri telah merespons pelaporan tersebut. Menurut Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Imam Priyono, Ganjar selalu antikorupsi saat menjadi pemimpin.
"Pada prinsipnya, dalam kepemimpinan, Mas Ganjar selalu mengedepankan transparansi dan antikorupsi," ujar Imam, Selasa (5/3/2024).
Dia pun mempersilakan pelapor untuk membuktikan dugaan gratifikasi terhadap Ganjar. Imam berharap tak ada kepentingan politik di balik laporan itu.
"Jadi dugaannya silakan dibuktikan saja, dan kami berharap tidak ada kepentingan politik di dalamnya," tandasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh