DPRD Dorong Pemkab Kulon Progo Buka Investasi Berbasis Padat Karya

Nusantaratv.com - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Muhtarom Asrori mendorong pemerintah setempat membuka investasi yang berbasis padat karya dan pendirian kampus untuk menyejahterakan masyarakat dan keluar zona kemiskinan.

Muhtarom Asrori di Kulon Progo, Senin, mengatakan masalah kemiskinan dapat diatasi dengan cepat bila suatu wilayah banyak didirikan kampus dan industri yang berbasis padat karya.

"Pemkab Kulon Progo harus bertanggung jawab melakukan pendekatan kepada kampus-kampus supaya membangun kampus di Kulon Progo. Selain itu, membuka seluas-luasnya investasi berbasis padat karya," kata Muhtarom.

Ia mengatakan Kabupaten Kulon Progo berada di wilayah yang strategis atau di tengah-tengah. Nanti, mahasiswa bisa datang dari Purworejo, dan Kebumen. Hal ini harus dipermudah izinnya.

"Pendirian kampus akan menyebabkan ekonomi di sekitar akan berkembang, yakni usaha-usaha baru. Harapannya menambah pendapatan ekonomi masyarakat. Imbasnya adalah mengurangi angka kemiskinan," katanya.

Selanjutnya, Pemkab Kulon Progo harus membuka seluas-luasnya industri sistem padat karya. Artinya pendirian pabrik yang menyerap tenaga kerja banyak. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat yang bekerja di situ.

"Dua hal itu akan menyebabkan pendapatan asli daerah akan naik, pendapatan masyarakat naik, dan angka kemiskinan akan turun drastis. Izin investasi harus dipermudah, bukan dipersulit," katanya.

Sebelumnya, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan angka kemiskinan di Kulon Progo memang tertinggi se Kabupaten/kota di DIY, namun angka penurunan kemiskinan 2022 juga tertinggi di DIY, yakni 1,99 persen poin dari 18,38 persen menjadi 16,39 persen.

"Inti dari penanggulangan kemiskinan adalah validasi data, pengurangan beban si miskin dan pemberdayaan si miskin," kata Tri Saktiyana.

Ia mengatakan kemiskinan di Kulon Progo turun hampir dua persen, tertinggi dibandingkan di kabupaten/kota di DIY. Ia berharap laju penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun semakin membaik lagi.

Untuk itu, Pemkab Kulon Progo memprioritaskan validasi data,pengurangan beban dan pemberdayaan si miskin.

Tiga hal itu, akan Pemkab Kulon Progo terus lakukan untuk penurunan angka kemiskinan. Hanya saja variasi penanganan kemiskinan di tingkat bawah berbeda-beda disesuaikan dengan dinamika dan kondisi.

"Misalnya, ketika pada dua tahun lalu, keluarga A menerima program pengurangan beban dan sudah ada kemajuan. Pada 2023, tidak lagi pengurangan beban, tapi beralih pada pemberdayaan si miskin," katanya.(Ant)