DPMPTSP Kulon Progo Susun Dokumen IPRO Berstandar Internasional

Nusantaratv.com - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyusun dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) berbasis yang berskala internasional dan berbasis kebutuhan penanaman modal.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTS) Kulon Progo Heriyanto di Kulon Progo, Selasa, mengatakan dokumen Investment Project Ready to Offer (IPRO) mempermudah calon investor untuk menentukan objek menjadi sasaran investasi.

"Dokumen IPRO ini akan memperlihatkan aliran kas investasi (chasflow)," kata Heriyanto.

Ia mengatakan DPMPTSP Kulon Progo memiliki cargo village di Demen seluas 10 hektare.

"Tujuan penyusunan IPRO ini supaya investasi tertata dengan baik, terencana, dan kita hitung. Hal ini menjadi modal untuk melakukan fasilitas dan promosi investasi," katanya.

Kemudian, DPMPTSP Kulon Progo akan melakukan promosi potensi investasi dengan memanfaatkan keberadaan hotel-hotel yang ada di wilayah ini.

DPMPTSP Kulon Progo akan bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kulon Progo untuk membantu mempromosikan potensi investasi yang berbasis data yang tertuang dalam IPRO.

Langkah pertama, yakni menyediakan buku untuk ditaruh di seluruh kamar hotel, dan lobi hotel. Buku itu berisi soal lokasi kuliner, kerajinan, kesenian, dan lokasi objek wisata. Di buku itu akan digambarkan secara detail lokasi hingga harganya.

Selanjutnya, DPMPTSP Kulon Progo akan membuat video potensi kuliner, potensi kesenian, potensi wisata untuk disiarkan di setiap kamar hotel. Ketika tamu hotel masuk dalam kamar, maka bisa langsung melihat kesenian, lokasi wisata di Kulon Progo hingga membaca bukunya.

"Rencana ini akan kami paparkan dalam waktu dekat ini dengan pimpinan kami, apakah mendapat persetujuan atau tidak. Kalau disetujui, program ini akan kami lanjutnya atau sebaliknya," katanya.

Lebih lanjut, Heriyanto mengatakan pengelolaan wisata, kuliner, hingga pelayanan jasa usaha pariwisata, hingga produk UKM/IKM memiliki standar yang jelas. Dinas teknis harus membuat produk prioritas berstandar internasional yang akan diangkat untuk mempercepat masuknya investasi.

"Kami saat ini, sedang menyusun strategi itu. Kami bertugas mempromosikan, tapi pelaku usaha wisata, kuliner dan jasa usaha pariwisata wajib mentaati ketentuan dan standar yang berlaku," katanya.(Ant)