DonCast: Fahri Hamzah Setuju Pilkada Jakarta Ditiadakan

Nusantaratv.com - Menyongsong Indonesia Emas 2045, pemerintah berupaya menjadikan Indonesia menjadi negara maju, berdaulat dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah mengatakan, salah satu pemaknaan yang kuat adalah 2045 nanti, atau 100 tahun Indonesia merdeka, kita harus berani mematok marka-marka perjalanan kita sebagai sebuah bangsa. 

"Salah satu yang kita patok itu adalah di IKN. Kita belum pernah bikin Ibu Kota, belum pernah bikin kantor Pemerintah. Sekarang kita tunjukkan bagaimana Indonesia membangun kantornya, value kita, simbol-simbol kita. Itu yang sekarang ada di sana. Karena itu sebenarnya perpindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN atau ke Nusantara harus diberikan makna yang baik dan kuat," ujar Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah saat tampil sebagai bintang tamu dalam Program DonCast di Nusantara TV yang dipandu jurnalis senior Don Bosco Selamun dan Donny de Keizer, Kamis, 8 Agustus 2024, juga mengusulkan agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024 ditiadakan.

Menurut Fahri Hamzah, lebih baik jika Pilgub Jakarta digantikan dengan Pilkada wali kota agar gubernur dipilih oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

"Sebenarnya saya lebih setuju Pilkada di DKI itu ditiadakan. Tapi Pilkada kota diadakan seperti Pilkada Jakarta Barat, Jakarta Timur dan kota lainnya. Jadi gubernurnya kalau enggak ditunjuk, ya dipilih oleh DPRD saja. Supaya dia murni bekerja untuk pemerintah pusat," tambahnya.

Menurutnya, jika gubernur tidak memperkuat Pemerintah Pusat, bahkan mengirimkan sinyal dia sedang melawan Pemerintah Pusat akan menjadi bencana.

"Ironi di DKI ini, 70 persen elit kita tinggal di sini, 70 persen uang beredar di sini, 100 persen diplomat dan tamu negara tibanya di sini. Kalau gubernurnya tidak memperkuat Pemerintah Pusat bahkan mengirim sinyal dia sedang melawan Pemerintah Pusat itu bencana. Siapapun nanti dan yang lalu telah menunjukkan gejala seperti maka harus dikoreksi," tambah Fahri Hamzah. 

Usul Fahri Hamzah agar gubernur tidak dipilih rakyat bukan tanpa alasan. Menurutnya, gubernur yang dipilih oleh rakyat dinilai dapat memunculkan konflik.

"Bupati atau wali kota dapat berkonflik dengan gubernur atas klaim dipilih rakyat. Padahal, gubernur itu adalah milik Pemerintah Pusat untuk melayani Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Otonomi kita."  

"Nanti gubernur-gubernur di daerah besar seperti DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mereka akan berpikir 'saya rakyatnya banyak yang milih, jadi layak juga jadi presiden'. Nanti nantang presiden, ini yang tidak sehat," imbuh Fahri.

Apalagi, kata dia, dalam rangka melanjutkan gagasan perpindahan ibu kota yang sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Itu harus kita amankan dalam proses politik ke depan," tukas Fahri Hamzah.