MPR
Nusantaratv.com - Sutradara dan tiga pakar hukum tata negara yang jadi pemeran film dokumenter Dirty Vote, dilaporkan ke polisi. Laporan yang sedang dalam proses ini, dibuat Dewan Pimpinan Pusat Forum Komunikasi Santri Indonesia (DPP Foksi) ke Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/2/2024).
"Kami sedang usaha laporkan. Kemarin kami telah laporkan hanya saja kekurangan berkas. Hari ini kami melengkapi berkas," ujar Ketua Umum Foksi, M. Natsir Sahib, dalam keterangan tertulis.
Terlapor dalam hal ini Zainal Arifin Mochtar, Feri Amsari, Bivitri Susanti beserta Dandhy Laksono.
Natsir memandang, film Dirty Vote yang membahas kecurangan Pemilu 2024 telah merugikan salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Foksi menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan keempat orang tersebut. Sebab film dirilis ketika masa tenang jelang hari pencoblosan.
"Di masa tenang memunculkan film tentang kecurangan Pemilu yang bertujuan membuat kegaduhan dan menyudutkan salah satu capres, itu bertentangan dengan UU Pemilu," kata dia.
Natsir pun menyoroti peran Zainal, Feri, dan Bivitri pada tim reformasi hukum di Kemenkopolhukam yang menterinya kala itu dijabat Mahfud MD, cawapres nomor urut 3.
"Para akademisi itu telah menghancurkan tatanan demokrasi dan memenuhi unsur niat permufakatan jahat membuat isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga muncul fitnah dan data palsu yang disebar ke masyarakat," jelas dia.
Foksi yang tercatat merupakan bagian dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menduga, sutradara dan aktor melanggar Pasal 287 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Natsir pun mendesak agar Bareskrim Polri dapat menindak kasus ini secara profesional.
"Karena dilakukan di masa tenang, ini termasuk pelanggaran serius dan tendensius terhadap salah satu calon," tandasnya.
Sahabat
Ntvnews
Teknospace
HealthPedia
Jurnalmu
Kamutau
Okedeh