Dimosi Tak Percaya 38 Anggota DPRD, Ini Reaksi Wakil Wali Kota Depok

Nusantaratv.com - Sebanyak 38 Anggota DPRD Kota Depok menyatakan mosi tidak percaya terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terkait persoalan Kartu Depok Sejahtera (KDS) dan mutasi ASN. 

Wakil Wali Kota (Wawalkot) Depok Imam Budi Hartono angkat bicara mengenai persoalan ini. 

Menurutnya, tak ada unsur politis dalam KDS. Dia mengklaim penerima manfaat program KDS tak terkait partai politik.

"Nggak (terkait partai politik). Penerima bantuan kan semua warga. Syaratnya adalah miskin," ujar Imam di Gedung DPRD Depok, Selasa (11/5/2022). 

Imam menyatakan KDS sebagai program tambahan. Program KDS dibuat untuk meng-cover Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos).

"Karena ini program tambahan saja. Kalau pusat kan ada PKH, itu Rp200 ribuan. Bagi keluarga yang belum dapat PKH, itu kita tutupin dari KDS," papar dia.

Lebih lanjut, Imam berjanji pihaknya akan secara berkala mengevaluasi implementasi program KDS. Politikus PKS pun memastikan jika ada warga yang tak berhak menerima KDS, akan langsung dicoret dari daftar penerima manfaat.

"Kita evaluasi terus. Kalau nggak tepat, kita akan coret. Kita evaluasi supaya tepat sasaran," kata dia.

Sementara perihal mutasi ASN, Imam mengklaim promosi dan mutasi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Depok sudah sesuai aturan.

"Sudah seperti aturan yang ada, golongan, kepangkatan. Jika memenuhi dan mereka kinerjanya bagus, mungkin diangkat. Kalau nggak sesuai, nggak mungkin kita angkat," tandasnya.