Dibanding Urusi Kampus Kritik Jokowi, Bahlil Diminta Fokus Kerja Sebagai Menteri

Nusantaratv.com - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia fokus bekerja sesuai tupoksinya. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Firman Jaya Daelie menilai, Bahlil tidak perlu turut berkomentar soal sikap yang disampaikan civitas akademika berbagai perguruan tinggi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Lebih bagus Bahlil mengurusi tupoksinya saja, yaitu soal penanaman modal dan yang berkaitan dengan batasan-batasan tupoksinya. Lebih bagus itu Bahlil itu tenang aja karena sudah ada KPU, Bawaslu, dan DKPP, lembaga-lembaga yang lain itu," ujar Firman di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).

Ia meminta Bahlil tidak risau dengan gelombang kritik tersebut. Dirinya menyebut sudah ada KPU dan Bawaslu yang memiliki tugas berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Firman, para guru besar dan dosen yang menyuarakan sikap mereka memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Atas itu, tak mungkin mereka ditunggangi oleh suatu kepentingan dari pihak tertentu.

"Bagaimana perguruan tinggi sekelas UGM, UI, ITB, (Universitas) Padjajaran, ITS, (Universitas) Airlangga ditunggangi?" ujar Firman.

"Kita harapkan aparat sekaligus pejabat negara, misalnya dalam hal ini Bahlil untuk tidak menyampaikan yang intimidatif dan merendahkan martabat para intelektual, akademisi, dan institusi perguruan tinggi," lanjut dia.

Sebelumnya, Bahlil meyakini ada pihak yang mendalangi gerakan dan petisi para civitas akademika di berbagai perguruan tinggi kepada Jokowi. Bahlil yang mengaku sebagai mantan aktivis mengaku sudah paham dengan gerakan yang organik atau bukan.

Menurut dia, gerakan yang seharusnya dimulai dari mahasiswa tidak berhasil, sehingga menyasar guru besar dan akademisi.

"Ini skenario ini sudah paham sebagai mantan aktivis. Ya, sudahlah mana ada politik tidak ada yang ngatur-ngatur. Kita tahu lah, ini penciuman saya sebagai mantan ketua BEM, ngerti betul barang ini," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2/2024).

Diketahui, tercatat sudah ada sikap yang disuarakan civitas akademika dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin, dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Kemudian, ada Universitas Padjadjaran, Universitas Mulawarman, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Airlangga, dan Universitas Negeri Surabaya.

Secara umum, mereka menyampaikan tuntutan dan kritip serupa, yaitu soal demokrasi di era Jokowi yang dianggap kian mundur. UGM, misalnya, menyesalkan penyimpangan yang dilakukan Jokowi.

UI memandang negara seperti sudah kehilangan kemudi. Mereka berharap demokrasi bisa pulih. Lalu, Universitas Mulawarman mengingatkan Jokowi supaya tak lagi mengedepankan kepentingan dinastinya.