Nusantaratv.com - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan dirinya bersama pasangannya Calon Wakil Presiden Mahfud MD akan terus menguatkan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat memimpin Indonesia.
Begitu dikatakan Ganjar merespons Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).
Ganjar bilang, sejatinya persoalan LHKPN bukan perkara yang sulit. Ia mengaku sudah memiliki pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu agar mewajibkan para pejabat melaporkan LHKPN-nya.
“Dan tentu saja instrumen LHKPN, Bapak-Ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,” kata Ganjar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.
Capres berambut putih itu pun kemudian berujar bilamana cara menuntaskan LHKPN, para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk dapat mengisi salah satu kewajibannya.
“Ketika macet ternyata kuncinya, gampang undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri) suruh ngisi saat itu selesai semuanya,” tegas Ganjar.
Lebih jauh, Ganjar menuturkan langkah lainnya dalam menyelesaikan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat.
Ganjar bilang, masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara.
“Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan efiden base yang memang betul-betul terjadi,” papar Ganjar.
“Regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu dan tentu saja menegakkan kode etik lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN dan meminimalisir rangkap jabatan,” tambahnya.