Debat Perdana Cawapres, Mahfud MD Sebut Korupsi di Darat, Laut dan Udara Hambat Potensi Ekonomi RI  Tembus 7%

Nusantaratv.com-Korupsi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih praktik korupsi merajalela di tiga matra alam yakni di tanah, kelautan, juga udara. Kondisi inilah yang membuat kemiskinan masih ada di Indonesia. 

Demikian pandangan yang disampaikan Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut tiga Mahfud MD.  

“Korupsi juga terjadi di tiga matra alam kita ini, kita menginjak bumi ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut ada korupsi di masalah kelautan, kita melihat udara pesawat terbang kita ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin,” kata Mahfud saat debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Mahfud MD menekankan ekonomi Indonesia sebenarnya bisa tumbuh hingga 7% di dalam 1 tahun. Capaian positif tersebut Dulu hanya itu tercapai pada tahun 1989 sampai 1991 di era Orde Baru. Tapi sejak reformasi 1998 hingga kini ekonomi Indonesia tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. 

Baca juga: Polisi Siagakan Kendaraan Taktis Selama Debat Cawapres Pemilu 2024

“Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli, lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita, kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat,” kata Mahfud.

Masalahnya apa? Tanya Mahfud. “Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi yaitu di sektor konsumsi belanja pemerintah ekspor impor dan investasi,” pungkasnya.

Pada debat kedua khusus untuk Cawapres kali ini, Mahfud MD didampingi Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo yang terlihat mengenakan pakaian suku adat Rote Nusa Tenggara Timur (NTT). Sedangkan, Cawapres Mahfud MD mengenakan pakaian adat Madura.

Adapun, tema debat kedua yang akan diangkat diantaranya ekonomi (ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital), Keuangan, pajak dan Tata kelola APBN-APBD, Investasi, perdagangan, infrastruktur dan Perkotaan.