Cak Imin Sebut Literasi Digital UMKM Perlu Ditingkatkan

Nusantaratv.com - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menegaskan pemberantasan pinjaman online (pinjol) dan judi online tidak bisa menjadi kunci penyalahgunaan data digital yang menyebabkan kerugian bagi mitra dan konsumen saat ini.

Hal itu disampaikan Cak Imin, sapaan akrabnya, saat menanggapi rencana kebijakan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD. Dia menjelaskan, dua kebijakan itu tidak komprehensif dengan kondisi yang ada di lapangan saat ini.

"Selain pemberantasan pinjaman online, judi online harus di-slepet lagi karena tidak komprehensif dalam menangani ini (penyalahgunaan data)," sebut Cak Imin 
dalam debat kedua Pilpres 2024, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).

Menurutnya, terdapat beberapa kebijakan yang harus diterapkan dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Di antaranya peningkatan literasi digital yang dilakukan pemerintah.

"Kemampuan untuk masuk ke dunia digital itu membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Mulai dari literasi digital untuk UMKM," sambungnya.

Tak hanya itu, jelas Cak Imin, diperlukan bantuan pemerintah dalam hal perluasan pasar serta ketersediaan teknologi yang memadai.

"Pemasaran bagi keberlangsungan UMKM untuk menghadapi persaiangan yang sangat ketat. Disisi yang lain kita membutuhkan kapasitas teknologi," tukas Cak Imin.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 pada Senin, 13 Desember 2023.

Hasil pengundian nomor urut sehari berselang menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Usai debat pertama antarcapres pada Selasa (12/12/2023), KPU menggelar debat kedua yang melibatkan tiga cawapres pada Jumat (22/12/2023), di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat.

Tema debat kedua meliputi ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, infrastruktur, dan perkotaan.