Bupati: Luwu Utara Belum Jadi KLA Meskipun Sering Meraih Penghargaan

Nusantaratv.com - Bupati Luwu Utara, Sulawesi Selatan Indah Putri Indriani mengatakan daerah yang dipimpinnya belum masuk kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) walau sering meraih penghargaan.

"Ingat, Luwu Utara belum menjadi Kabupaten Layak Anak, meski kita telah mendapatkan beberapa kali apresiasi dan penghargaan," ujar Indah Putri Indriani di Luwu Utara, Kamis.

Ia mengatakan apresiasi dan penghargaan yang sering diraih pemkab setempat adalah kategori terendah dalam tingkatan penilaian KLA.

Ia menyatakan pada 2022, pemkab setempat berhasil meraih kategori Madya dari lima kategori penilaian KLA oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Kategori pertama adalah KLA, kedua Utama, ketiga Nindya, keempat Madya, dan kelima Pratama.

"Untuk mencapai apresiasi tertinggi kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), maka Luwu Utara harus menaiki tiga tingkatan untuk mencapai level tertinggi sebagai Kabupaten Layak Anak. Tentu ini bukan perkara mudah, mengingat masih banyak hal yang mesti dibenahi," katanya.

Beberapa pembenahan yang penting dilaksanakan, menurut dia, mengidentifikasi berbagai permasalahan yang timbul serta merumuskan solusi atas permasalahan tersebut.

Indah mengatakan KLA bukanlah hal yang baru bagi Luwu Utara, mengingat sepanjang tahun sejak KLA diluncurkan pada 2017, Luwu Utara sudah akrab dengan semua kriteria dan indikator pelaksanaan KLA yang berujung pada penghargaan KLA kategori Pratama kemudian naik menjadi Madya.

"Saya mendorong dan memotivasi teman-teman, siapa bertanggung jawab atas apa, kalau kita fokus, kita identifikasi masalahnya, apa yang menjadi tantangannya, kemudian kita rumuskan solusinya," tuturnya.

Ia menyatakan kemampuan daerah setempat mengidentifiksi masalah terkait dengan kriteria KLA.

"Harusnya kita sudah mampu mengidentifikasi masalah, bahkan merumuskan solusi apa yang mesti kita buat di dalam memenuhi semua kriteria yang telah ditetapkan," tambah dia.

Indah menjelaskan bahwa KLA adalah daerah yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

"Ketika kita berbicara Kabupaten Layak Anak, maka modelnya itu kan mengintegrasikan komitmen, bukan hanya pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan dunia usaha, karena tanggung jawab untuk melahirkan KLA adalah tanggung jawab bersama," terangnya.(Ant)