BPKP Kalsel Soroti Banyaknya Jabatan Tinggi yang Kosong dan Rawan Korupsi

Nusantaratv.com - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti banyaknya jabatan tinggi di Provinsi Kalsel yang kosong, sehingga harus diisi Pelaksana Tugas (Plt).

Hal itu diungkapkan BPKP Kalsel dalam pertemuan dengan KPK dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalsel, Kamis (17/3/2022).

Karena itu Kepala Perwakilan BPKP Kalsel, Rudy M Harahap, mengingatkan para kepala daerah mengenai jabatan pimpinan tinggi yang begitu banyak kosongnya.

“Jabatan-jabatan tersebut harus segera diisi untuk mencegah peluang godaan korupsi, bekerja sama dengan Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN,” tegas Rudy M Harahap.

BPKP juga menyoroti 23 pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) belum melaksanakan kewajibannya.

Dari 23 pemegang IPPKH tersebut, belum melaksanakan rehabilitasi pada luasan lahan yang totalnya 20.351 hektare. Dan total anggaran rehablitasi, mencapai Rp 536 miliar.

Juga tentang temuan 928 alat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang tidak sesuai standar. Dan, 1.027 alat tidak terpelihara dengan baik, senilai Rp 15,2 miliar.

Kemudian mengenai pajak daerah, BPKP Kalsel menemukan tunggakan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp 962 miliar yang disebabkan data tunggakan ganda dan data tunggakan yang tidak akurat

Sementara terkait program vaksinasi Covid-19, dosis kedua se-Kalsel masih di bawah 70 persen, sementara sebanyak 51.000 dosis vaksin sudah dinyatakan kedaluwarsa walaupun bisa dipakai lagi. 

BPKP Kalsel menyatakan sasarannya pada tahun ini, adalah audit reklamasi tambang batu bara dan pajak air permukaan. Nantinya, bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terakhir, BPKP mengklaim selama 5 tahun terakhir berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Rp 90,6 miliar melalui audit investigatif dan audit perhitungan keuangan negara. (dari berbagai sumber)