BKKBN Sumsel Mutahirkan Data Keluarga Untuk Penanganan Stunting

Nusantaratv.com - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan memutahirkan data keluarga untuk merumuskan strategi penanganan stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Mediheryanto di Palembang, Rabu, mengatakan, BKKBN membutuhkan data valid dan akurat untuk memvalidasi keluarga yang berisiko stunting (gagal tumbuh pada anak) melalui pemutakhiran pendataan keluarga tahun 2022.

“Nantinya data ini juga berguna sebagai informasi bagi para stateholder di tingkat kabupaten/kota untuk mempercepat penanganan stunting dan menjalankan program Bangga Kencana,” kata dia saat menggelar Rapat Rekonsiliasi data hasil Pendataan Keluarga (PK) New Siga tahun 2022.

BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia menilai perlu dilakukan upaya percepatan karena prevalensi balita gagal tumbuh kembang (stunting) di Sumsel masih 24,8 persen pada 2022. Sementara, negara menargetkan harus menjadi 14 persen pada 2024.

Saat ini, pengelolaan data rutin dalam masa transisi dari Statistik Rutin 2013 menjadi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) yang diberlakukan pada tahun 2022.

Perubahan krusial yang menjadi prinsip pengembangan New SIGA terdiri dari integrasi sistem sebagai upaya “one and single data”, dengan mengintegrasikan sub sistem Pelayanan Kontrasepsi, sub sistem Pengendalian Lapangan dan sub sistem Pendataan Keluarga.

Hasil Pendataan Keluarga atau Basis Data Keluarga Indonesia (BDKI) ini akan menjadi data yang menjadi referensi sub sistem lainnya.

Selain itu, perubahan pencatatan dari data agregat (data rekap) menjadi pencatatan by name by address, yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kualitas data dan membuat data lebih akuntabel.

Ia menambahkan data rutin dan informasi yang dihasilkan juga berfungsi untuk memonitoring kinerja serta peta kerja intervensi pada setiap tingkatan wilayah.

Untuk itu Mediheryanto mengharapkan, melalui rekonsiliasi ini, para pengelola data dapat berkolaborasi dan bekerja sama agar semakin matang pendataan di Provinsi Sumsel.

Sementara itu, Koordinator bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN Sumsel Evi Silviani mengatakan peserta yang mengikuti kegiatan rekonsiliasi berjumlah 95 orang terdiri dari, Kabid Pengendalian Penduduk Kab/Kota (17 orang), Kasubbid Data dan Informasi Kab/Kota (17 orang), penyuluh KB (34 orang), Dinas Kesehatan Kab/Kota (17 orang) dan Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel (10 orang).(Ant)