Nusantaratv.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Selatan dan Komisi IX DPR RI melakukan sosialisasi bahaya stunting pada masyarakat di Kabupaten Sidrap.
"Sosialisasi dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Percepatan Penurunan Stunting (PPS) ini menjadi bagian program kemitraan yang dilakukan bersama legislator," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel Andi Ritamariani di Makassar, Senin (14/11).
Dia mengatakan jajarannya bersama anggota DPR dari Komisi IX Aliyah Mustika Ilham menyasar masyarakat Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidrap dalam kegiatan itu karena potensi stunting di daerah ini masih ada.
Hal itu dibenarkan Direktur Avokasi dan Hubungan Antar Lembaga BKKBN Wahidah Paheng dengan mengatakan bahwa PPS merupakan program prioritas nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Dalam hal ini, BKKBN diamanahkan sebagai ketua pelaksana PPS yang dalam perlaksanaan melibatkan mitra lintas sektor.
Ia mengatakan salah satu mitra strategis BKKBN yang berperan dalam mendukung PPS, baik dari segi anggaran maupun program, yakni Komisi IX DPR.
“Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan Komisi IX DPR RI, di mana Komisi IX merupakan mitra strategis BKKBN yang selalu memberikan dukungan baik dalam anggaran maupun program penanganan Stunting,” ujarnya.
Dia mengatakan salah satu intervensi yang dilakukan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting dengan memastikan setiap calon pengantin berada dalam kondisi ideal untuk menikah dan hamil.
Aliyah mengatakan pihaknya mendukung Program PPS dengan mengalokasikan bantuan makanan tambahan gizi kepada keluarga berisiko stunting, seperti susu, paket penambah gizi, dan tablet tambah darah bagi remaja.
“BKKBN merupakan mitra kami di Komisi IX DPR RI, di mana BKKBN kami tahu banyak program-program yang dikembangkan seperti program Generasi Berencana, program Kampung KB dan berbagai program pemberdayaan masyarakat semuanya untuk meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat," katanya.
(Ant)