Biaya Pindah PNS Sampai ART-nya ke IKN Ditanggung Pemerintah

Nusantaratv.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan pemerintah bakal menanggung biaya pemindahan 16.990 anggota ASN, TNI, dan Polri ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dalam unggahan resmi Instagram-nya @suharsomonoarfa setelah mendampingi Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kawasan IKN (22/2/2023), mengatakan para personel tersebut akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit.

Pemindahan ini sebelumnya direncanakan akan dimulai secara bertahap pada 2024.

Di samping mendapatkan tempat tinggal, para ASN, TNI, dan Polri yang ditempatkan di IKN juga akan menerima tunjangan yang sesuai, biaya pindah sesuai dengan aturan yang berlaku, serta fasilitas yang fleksibel sesuai dengan kebutuhan masing-masing ASN.

Suharso menjelaskan bahwa selama proses pemindahan, pemerintah akan menanggung bukan hanya ASN, tetapi juga pasangan, dua anak, dan satu asisten rumah tangga.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

Di samping itu, ada beberapa komponen yang akan dibiayai oleh pemerintah selama para ASN, TNI, dan Polri pindah ke IKN, seperti uang harian, biaya pengepakan dan pengangkutan barang, biaya transportasi, dan biaya penginapan sementara di Balikpapan.

Kemudian, untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan, pemerintah tengah membangun Embung Persemaian Mentawir. Embung ini akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon untuk pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN.

Embung Persemaian Mentawir memiliki kapasitas air baku sebanyak 40 liter per detik. Progres fisik pembangunan hingga 12 Januari 2023 sudah mencapai 98,04 persen. Proyek ini dilakukan sejak 24 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022.

Di samping mengusung konsep kota hutan, IKN mengusung konsep kota cerdas (smart city). Penerapan konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan.

"Komponen kota cerdas di IKN ini mencoba mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan," tandasnya.