BBWS Brantas Dukung Percepatan Pemulihan Infrastruktur Pasca Erupsi Gunung Semeru

Nusantaratv.com - 09 Desember 2022

Kepala Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ima Sholikhati mengatakan telah berdiskusi dengan Bupati Lumajang, terkait upaya penanganan pasca erupsi Gung Semeru. (Istimewa/Pemkab Lumajang)
Kepala Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ima Sholikhati mengatakan telah berdiskusi dengan Bupati Lumajang, terkait upaya penanganan pasca erupsi Gung Semeru. (Istimewa/Pemkab Lumajang)

Penulis: Adiantoro

Nusantaratv.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat membantu penanganan darurat bencana alam erupsi Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (Jatim).

Sejak awal terjadinya erupsi pada Desember tahun lalu hingga Awan Panas Guguran (APG) Semeru beberapa hari belakangan ini, segala upaya tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan sumber daya dan personil.

Kepala Seksi Pelaksanaan Sungai dan Pantai Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, Ima Sholikhati menjelaskan, dua hari lalu pihaknya telah meninjau lokasi terdampak erupsi Gunung Semeru di Kecamatan Pronojiwo dan berdiskusi dengan Bupati Lumajang, terkait upaya penanganan pasca erupsi Gunung Semeru.

Lebih lanjut, ungkap dia, sinergisitas penanganan pasca erupsi Gunung Semeru yang terjadi di akhir tahun 2021 telah dilakukan oleh BBWS Brantas selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dengan penanganan darurat tahap I dan tahap II telah dilakukan dengan pembukaan alur pada hilir Gladak Perak.

"Pasca erupsi Semeru di akhir 2021 lalu, kami juga melakukan pembuatan Kali Lengkong, pengalihan alur, peninggian tanggul pada Kampung Kamar Kajang, Kampung Renteng, Kajar Kosong serta rehabilitasi Sabodam Pelintas Jugosari," jelas Ima, dikutip dari portal resmi Pemkab Lumajang, Jumat (9/12/2022).

Selain itu, dijelaskan Ima, pasca APG Semeru pada 4 Desember 2022, BBWS Brantas beserta Tim Yachiyo dari Jepang melakukan investigasi, serta berusaha melakukan percepatan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi melalui dana Pinjaman JICA.

Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dalam penyelesaian sosial lahan serta penyusunan dokumen lingkungan akan bisa mempercepat penanganan tersebut. "Harapannya pertengahan 2023 bisa segera dilakukan konstruksinya," harap Ima.

Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat melalui:



0

x|close