Nusantaratv.com - Ketua Transparansi Pemilu (Transpemilu) Jakarta Timur Muhammad Akbar, menilai upaya memproses calon anggota legislatif (caleg) di Jakarta Timur, SKS, terkesan lamban dan tertutup. Walau demikian, pihaknya masih berharap para penyelenggara pemilu bisa profesional menangani kasus dugaan money politic atau politik uang tersebut.
"Meski begitu, kami berharap KPU Jakarta Timur dan Bawaslu Jakarta Timur bekerja profesional menyelesaikan masalah yang menjadi kewenangannya, termasuk memproses laporan dugaan money politic yang diduga melibatkan SKS," ujar Akbar kepada wartawan, Selasa (12/3/2024).
Adapun terlapor dalam persoalan ini ialah tim dari SKS. Walau demikian, saat diperiksa, tim tersebut mengaku tak mengenal SKS. Akbar pun menilai janggal hal tersebut.
"Diduga hal itu adalah siasat dan skenario SKS agar bisa lolos dari dugaan money politic," ucapnya.
Menurut Akbar, pengakuan terlapor tak masuk akal. Sebab terlapor lah yang membagikan sejumlah uang dan kartu nama SKS.
"Mana mungkin terlapor tidak mengenal caleg SKS, sementara terlapor yang bagi-bagi amplop berisi uang dan kartu nama. Apalagi, barang bukti tersebut juga sudah diamankan oleh Bawaslu," kata Akbar.
Menurut Akbar, data dan bukti yang disampaikan pelapor dalam perkara ini sangat kuat.
"Atas itu kami mendesak Bawaslu segera melimpahkan ke Gakkumdu Jakarta Timur," jelas dia.
Sebelumnya, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Usep Hasan Sadikin, meminta Bawaslu berani dan tegas menggunakan kewenangan dalam mengusut kasus dugaan politik uang di Pemilu 2024.