Bantah Naikkan Pangkat Prabowo Transaksi Politik, Jokowi: Itu Kalau Kita Berikan Sebelum Pemilu

Nusantaratv.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah jika kenaikan pangkat terakhir Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjadi jenderal TNI kehormatan, merupakan bagian dari transaksi politik. 

"Ya kalau transaksi politik kita berikan saja sebelum Pemilu," ujar Jokowi kepada wartawan, usai penyematan tanda pangkat Prabowo di Rapat Pimpinan TNI-Polri, Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024). 

Menurut Jokowi, kenaikan pangkat Prabowo sengaja diberikan usai Pilpres 2024. Ini dilakukan guna menghindari tudingan miring seperti kenaikan pangkat sebagai upaya transaksi politik. 

"Ini kan setelah Pemilu supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," jelas Jokowi. 

Jokowi juga menanggapi pro-kontra yang mengiringi pemberian pangkat baru bagi mantan Danjen Kopassus. Menurut dia, kenaikan pangkat menjadi jenderal kehormatan sebelum ini sudah sering dilakukan. 

"Ini kan sudah, sudah bukan hanya sekarang ya. Dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Pandjaitan, sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri," jelas dia. 

Diketahui, kenaikan pangkat Prabowo dilakukan setelah diusulkan Mabes TNI. Prabowo dinilai memiliki dedikasi dan kontribusi besar bagi dunia militer dan pertahanan RI.

Prabowo sendiri saat ini berpeluang menjadi Presiden RI periode 2024-2029. Sebab baik hasil penghitungan quick count mayoritas lembaga survei maupun real count KPU RI, menempatkan Prabowo bersama pasangannya yang adalah putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, unggul dalam kontestasi. Ucapan selamat dari banyak pemimpin negara di dunia pun sudah diterima Prabowo.