Aturan Baru Pembelian Pertalite dan Solar, Pertamina akan Cocokkan Nopol Terdaftar dengan STNK Pembeli

Nusantaratv.com - Mulai 1 Juli 2022, masyarakat yang akan membeli Pertalite dan juga BBM Solar Subsidi diwajibkan mendaftar terlebih dulu lewat aplikasi MyPertamina.

PT Pertamina (Persero) mengimbau agar masyarakat segera mendaftar melalui laman https://subsiditepat.mypertamina.id/.

Untuk memastikan, PT Pertamina Patra Niaga akan menyesuaikan STNK dan nomor polisi pengguna dengan data yang didaftarkan di MyPertamina saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar. 

Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Sub Holding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting mengatakan saat ini pendaftaran untuk pembelian Pertalite juga masih terbuka umum.

"Untuk Pertalite memang masih terbuka, sehingga pencocokan data melihat data nopol (nomor polisi) yang didaftarkan, dengan nopol pada gambar dan STNK nya," ungkap Irto, Rabu (29/6/2022).

Sementara kriteria pembeli solar akan disesuaikan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Baca juga: Info Penting! Mulai 1 Juli 2022, Beli Pertalite Harus Daftar MyPertamina, Begini Caranya

Irto juga mengatakan infrastruktur MyPertamina juga sudah siap untuk melayani pembeli pertalite atau solar yang wajib daftar mulai 1 Juli 2022.

"Infrastruktur sudah siap," ujar Irto, mengutip CNNIndonesiacom.

Sejalan dengan kebijakan ini, Pertamina akan mewajibkan masyarakat mendaftar terlebih dahulu sebelum membeli pertalite dan solar mulai 1 Juli 2022.

Masyarakat bisa mendaftar di aplikasi atau website MyPertamina. Setelah itu, manajemen akan mengkonfirmasi apakah kendaraan yang didaftarkan berhak untuk mendapatkan pertalite atau solar.

Jika sudah terkonfirmasi, pengguna akan mendapatkan QR code khusus yang menunjukkan bahwa data mereka cocok. Dengan demikian, pengguna bisa membeli pertalite dan solar.

Uji coba penggunaan aplikasi MyPertamina ini akan dilakukan di beberapa kota atau kabupaten yang tersebar di lima provinsi, yaitu Sumatra Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan Yogyakarta.