Arsinah Sumitro, Sosok Inspiratif Peduli Nasib Pekerja Migran Indonesia

Nusantaratv.com - Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional atau May Day. Peringatan tersebut dirayakan untuk menghormati pekerja atau buruh di seluruh dunia.

Sosok inspiratif pada Hari Buruh datang dari Aktivis Pekerja Migran Indonesia dan juga Pendiri Yayasan Peduli, Arsinah Sumitro selama 23 tahun membela hak buruh khususnya pekerja migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di Malaysia.

Bahkan jerih payahnya mendapatkan apresiasi meraih penghargaan Hassan Wirajuda Perlindungan WNI Award (HWPA) 2023 dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Diusianya yang menginjak 70 tahun, Arsinah mengungkapkan alasan tetap semangat membela dan memperjuangkan hak-hak pekerja migran untuk mendapat keadilan.

"Saya sampai hari ini tetap peduli dengan buruh kita yang ada di luar negeri yang menemui permasalahan seperti tidak dibayar, tidak bisa pulang ke Indonesia," ujar Arsinah dalam acara NTV Today, Rabu (1/5/2024).

Arsinah mengungkapkan, permasalahan yang kerap terjadi oleh para buruh Indonesia di Malaysia banyak yang tidak memiliki identitas seperti paspor.

"Keadaan para buruh kita di Malaysia Sarawak banyak yang tidak memiliki identitas seperti paspor, karena bekerja cukup lama di luar negeri," ungkap Arsinah.

Oleh karena itu, sejak 2001 Aktivis Pekerja Migran asal Entikong, Kalimantan Barat itu telah membantu para pekerja migran mulai dari perdagangan manusia, tenaga kerja ilegal, gaji yang tidak dibayar majikan hingga kekerasan seksual.

Arsinah mengungkapkan, hal ini dipengaruhi pemahaman para pekerja migran yang kurang tersosialisasi, serta banyaknya korban dari daerah terpencil.

"Menurut saya kurangnya pemahaman para tenaga kerja WNI kita itu pertama. Jadi kita harus sosialisasi daerah terpencil," ungkap Arsinah.

Selain itu, pada hari buruh ini ia berharap pemerintah bisa memberikan perhatian khusus bagi pahlawan devisa.

"Di Hari Buruh ini saya berpesan siapapun yang memimpin negara ini saya berharap tegakkan hukum sebenar-benarnya jangan negara kita ini negara kekuasaan, tapi negara hukum," tandasnya.