Anies Setuju Hak Angket, NasDem: Kalau Ketum Partai Nggak Dukung?

Nusantaratv.com - Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut partainya masih menunggu arahan terkait hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Walaupun, Sahroni menyebut capres nomor urut 1 Anies Baswedan telah menyatakan mendukung hak angket.

"Ya kalau capresnya ngomong mendukung tapi ketum partainya nggak, kan kita nggak tau loh," ujar Sahroni di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/2/2024).

Sahroni menjelaskan, gejolak dalam pemilu akan selalu ada. Sebab, politik merupakan hal yang dinamis.

"Loh itu kan omongan masalah ada gejolak atau nggak mana sih di republik ini yang nggak ada gejolak? Semua aspek pasti ada gejolaknya. Tapi, namanya politik itu dinamis," kata dia.

"Jadi bukan ada gejolak jadinya jelek ya nggak, sifat politik adalah yang dikategorikan, bisa dikategorikan semua dinamis, bisa naik bisa turun, tapi semua bisa dilakukan," imbuh Sahroni. 

Meski begitu, Sahroni menegaskan tak ada perbedaan pandangan antara Anies dengan partai politik pengusungnya. Namun, menurutnya hingga kini pihaknya masih menunggu arahan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Nggak ada (perbedaan), Anies pada prinsipnya dengan pemikirannya kan juga sama, Pak Anies dan Cak Imin berpikir bahwa ada hal yang dalam rangka pemilu ini udah diselesaikan, tapi ada hal-hal yang kurang baik, maka itu ada mekanisme," jelas dia.

"Semua tim menyiapkan apa yang menjadi untuk hasil apa yang dilalukan KPU akan digugat, itu mereka lagi siapin, jadi itulah mekanismenya," lanjut Sahroni.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengusulkan agar partai pengusungnya untuk menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024 di DPR. Usulan itu kemudian mendapat respons positif dari capres nomor urut 1 Anies Baswedan.

Menurut Ganjar, hak angket merupakan hak penyelidikan DPR dan menjadi salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," ujar Ganjar, Senin (19/2/2024).

Adapun partai pengusung Ganjar yang berada di DPR ialah PDIP dan PPP. Usulan ini katanya telah disampaikan dalam rapat TPN pada Kamis (15/2/2024 ). Ganjar mengaku telah menyampaikan ribuan pesan yang masuk dari relawan dan masyarakat terkait berbagai dugaan kecurangan di Pilpres 2024.

Sementara Anies, menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama. Anies mengatakan pihaknya akan siap dengan data-data yang sudah ditemukan. Dirinya yakin partai-partai di Koalisi Perubahan siap mendukung gerakan itu.

"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," tandas Anies, Selasa (20/2/2024).