Nusantaratv.com - Capres nomor urut 1 Anies Baswedan kembali menyinggung persoalan etika. Ini terjadi saat dirinya mendapati program kerja capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, dibahas pemerintah dalam sidang kabinet paripurna. Padahal, kata Anies proses Pilpres 2024 masih berjalan.
"Jadi pemerintah mengakomodasi itu baik, nah pertanyaannya kapan itu dimulai pengakomodasian itu? Pengakomodasian itu dimulai sesudah badan penyelenggara pemilihan umum memutuskan secara legal si a, si b, si c sebagai pemenang, sesudah itu pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukan ke dalam RAPBN," ujar Anies Baswedan di Sunter, Jakarta Utara, Jumat (1/3/2024).
"Itu (baru) baik," imbuhnya.
Anies memuji sikap pemerintah yang terbuka terhadap program kerja presiden selanjutnya. Tapi, sambung Anies, sikap terbuka pemerintah itu menjadi permasalahan etika apabila dilakukan kala rangkaian Pemilu 2024 belum selesai.
"Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai ada persoalan etika lagi di sini. Jadi sikap terbuka itu baik, itu yang dibutukan justru dalam demokrasi begitu, yang repot kita pernah mengalami, mau sudah terpilih menjadi gubernur kemudian gubernur yang sedang bertugas tidak memberikan ruang, wah repot itu, tapi keterbukaan persoalannya kapan mulai terbuka? Sesudah penyelenggara pemilu menyatakan secara resmi sebagai pemenang nah itu baru dimulai, dan sengketa juga pemilu sudah selesai," papar Anies.
"Jadi kalau ditanya, apa dasar hukum diselenggarakannya rapat membahas tentang program, dasar hukumnya adalah keputusan final, tapi kalau tidak ada dasar hukumnya itu menjadi pertanyaan, apa dasar hukumnya. Jadi semangatnya baik tapi harus punya dasar hukum, karena negara bekerja mengikuti aturan hukum, bukan menggunakan selera. Kalau pakai selera repot kita," sambung Anies.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan program makan siang gratis Prabowo-Gibran saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin (26/2/2024). Menurut Jokowi, yang menjadi instruksinya dalam kesempatan itu adalah program-program presiden terpilih harus masuk dalam anggaran 2025.
"Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," ujar Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).
Jokowi memandang, hal itu diperlukan agar ada percepatan penganggaran, sehingga tak lagi kembali mengajukan ke DPR.
"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DPR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna," ujarnya.
Jokowi juga menegaskan tak ada pembicaraan spesifik terkait program-program presiden selanjutnya.