Aksi Bjorka Bikin Heboh, Pemerintah Bentuk Tim Khusus Jaga Keamanan Data

Nusantaratv.com - Pemerintah bentuk tim khusus guna menjaga keamanan data pasca heboh kemunculan hacker Bjorka. Pemerintah hendak memastikan kepercayaan publik terjaga.

"Jadi akan ada emergency response team dari BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN untuk melakukan asesmen-asesmen berikutnya," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Pernyataan ini disampaikan Johnny usai menghadiri rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana. Johnny menjelaskan data yang diungkap Bjorka di media sosial merupakan data umum.

"Kita baru aja rapat internal dihadiri kementerian/lembaga terkait dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan Pak Menko Polhukam. Di rapat, dibicarakan bahwa memang ada data-data yang beredar oleh ya salah satunya oleh Bjorka, tetapi data-data itu setelah ditelaah sementara adalah data-data umum, bukan data-data spesifik dan data-data yang ter-update sekarang. Sebagian data-data yang lama hanya tim lintas kementerian/lembaga, BSSN, Kominfo, Polri, dan BIN juga berkoordinasi untuk menelaah secara dalam," papar Johnny.

Johnny pun mengajak semua pihak untuk tidak menyebarkan kebingungan kepada masyarakat. Ia ingin semua pihak untuk bergotong royong dalam mengantisipasi bahaya digital.

"Karena ini banyak hal-hal teknis yang kadang-kadang salah kutip yang mengakibatkan satu dengan lainnya warga bangsa kita ini saling mem-bully. Jangan. Kita perlu membangun kekuatan nasional yang utama gotong royong menghadapi semua bahaya, termasuk bahaya di ruang digital," kata Johnny.

Dirinya juga berbicara soal tindakan kriminal di ruang digital. Johnny mendorong ruang digital lebih sehat dan lebih menghargai perbedaan pendapat.

"Ini yang harus kita jaga bersama-sama, bangun kerja bersama. Berbeda pendapat, pendapat-pendapat tidak sama itu normal dalam demokrasi kita. Dihormati dalam demokrasi. Tapi pada saat di mana kepentingan negara secara keseluruhan mari kita jaga sama-sama," jelasnya. 

Lebih lanjut, Johnny mengabarkan perkembangan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Pemerintah saat ini menunggu persetujuan di tingkat paripurna DPR.

"RUU PDP telah disetujui di rapat tingkat 1 oleh Panja Komisi 1 DPR RI dan pemerintah. Kami sekarang tentu menunggu jadwal untuk pembahasan dan persetujuan tingkat II yaitu rapat paripurna DPR. Mudah-mudahan nanti dengan disahkannya RUU PDP menjadi UU PDP akan ada payung hukum baru yang lebih baik untuk menjaga ruang digital," tandasnya.