ACT Diduga Selewengkan Dana Boeing Rp68 M

​​​​​​Nusantaratv.com - Bareskrim Polri mengungkapkan total penyelewengan dana corporate social responsibility (CSR) dari Boeing untuk korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 oleh yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) bertambah sampai sebesar Rp68 Miliar.

Angka itu meningkat dua kali lipat dari temuan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) sebelumnya yang sebesar Rp34 miliar.

"Hasil sementara temuan dari tim audit keuangan, akuntan publik, dana sosial Boeing yang digunakan tidak sesuai peruntukannya oleh Yayasan ACT sebesar Rp68 miliar," kata Kabag Penum Divhumas Polri Kombes Nurul Azizah dalam konferensi pers, Rabu (3/8/2022).

Menurut Nurul, ACT melakukan pemotongan donasi sebesar 20 sampai 30 persen berdasarkan surat keputusan bersama pembina dan pengawas yayasan ACT. Surat itu tertera dengan Nomor: 002/SKB-YACT/V/2013; Nomor: 12/SKB.ACT/V/2015; dan Opini Dewan Syariah Nomor: 002/Ds-ACT/III/2020.

"Juga dikuatkan dengan adanya surat keputusan manajemen yang dibuat setiap tahun dan ditandatangani oleh keempat tersangka," kata Nurul.

Bareskrim sebelumya menyebut dana Yayasan ACT dari donasi Boeing diduga dipakai tak sesuai peruntukannya sebesar Rp34 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp10 miliar mengalir untuk Koperasi Syariah 212.

Diketahui, dalam kasus ini Bareskrim telah menetapkan pendiri sekaligus mantan Presiden ACT Ahyudin, Presiden ACT saat ini Ibnu Khajar, serta dua petinggi ACT Hariyana Hermain dan Novariandi Imam Akbari sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana donasi ACT.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat dengan Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45a Ayat 1 juncto Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2012 Tentang ITE.

Di samping itu, mereka turut dijerat Pasal 70 Ayat 1 dan 2 juncto Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana diubah UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, Pasal 3,4 dan 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencucian Uang, dan Pasal 55 KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Ahyudin, Ibnu Khajar serta dua tersangka lainnya terancam hukuman 20 tahun penjara akibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).