54 KK di Gorontalo Utara Terima Bantuan KAT dari Kemensos

Nusantaratv.com - Sebanyak 54 kepala keluarga (KK) di Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo menerima bantuan sosial program pemberdayaan dan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dari Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kepala Dinas Sosial Gorontalo Utara Marzuki Pulumoduyo di Gorontalo, Jumat, mengatakan bantuan berupa dana stimulan tersebut diserahkan dalam bentuk barang dan bahan pokok senilai Rp5 juta per penerima manfaat.

“Kami menyalurkan bantuan ini dengan harapan masyarakat sasaran memanfaatkan sesuai tujuan, yakni pemberdayaan sebagai modal meningkatkan perekonomian dan pendapatan keluarga,” katanya.

Sebelumnya, masyarakat KAT menerima bantuan awal dalam bentuk rumah, saat ini bantuan diprioritaskan untuk program pemberdayaan dengan tujuan agar masyarakat komunitas adat terpencil mendapatkan pemahaman tentang pentingnya program pemberdayaan dalam mencapai kemandirian perekonomian keluarga.

“Jika sudah mandiri, diharapkan dapat memikirkan bagaimana pemanfaatan bantuan rumah KAT. Sehingga, program tersebut benar-benar mensejahterakan masyarakat penerima manfaat,” ujarnya.

Bantuan untuk Tahun Anggaran 2022, diawali dengan asistensi berdasarkan keperluan rumah tangga sasaran untuk memberi jaminan hidup bagi mereka sebagai penerima manfaat.

Sehingga, bantuan berupa bahan pokok dan barang itu diterima dalam bentuk beragam, seperti beras, susu, peralatan masak, tabung gas, dan lainnya.

Bantuan diserahkan kepada warga penerima manfaat di Desa Zuriati, Kecamatan Monano dan dihadiri perwakilan dari Kemensos RI, anggota DPRD daerah pemilihan Anggrek dan Monano, Forkopimcam, dan pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Zuriati Rikson Lewo mengapresiasi bantuan bagi warganya. “Kami berharap penerima bantuan dapat memanfaatkannya dengan tepat sebagai sasaran program pemberdayaan. Selain itu, bantuan dapat berkelanjutan bagi warga sasaran yang memerlukan, khususnya di desa ini,” katanya.

Pemerintah desa, kata dia, akan terus melakukan validasi data terhadap kondisi warga. Dengan harapan, data valid menjadi acuan untuk penyaluran bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten.

Selain itu, sinergi data valid diyakini akan memudahkan penyaluran bantuan agar tepat sasaran atau sesuai keperluan.