337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor, Pemerintah Lakukan Ini

Nusantaratv.com - Sebanyak 337 juta data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) disebut bocor. Pemerintah pun menelusuri instansi yang diduga menjadi sumber bocornya data Dukcapil tersebut.

Kabar mengenai dugaan kebocoran data Dukcapil itu bermula dari cuitan akun Twitter pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.

"Kali ini yang bocor adalah data kita semua di Dukcapil sebanyak 337 juta data," ujar Teguh dalam dalam unggahannya.

Teguh menuturkan, data Dukcapil yang dipastikan bocor itu terbilang cukup lengkap. Yaitu mencakup nama, NIK, nomor KK, tanggal lahir, alamat, nama ayah, nama ibu, NIK ayah, NIK ibu, nomor akta lahir/nikah, dan lainnya.

Teguh mengkritisi lembaga pemerintah, tepatnya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang tidak transparan setiap ada kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia.

"Padahal yg bocor itu adalah data publik & yg menanggung kerugiannya adalah masyarakat. Bahkan rekomendasi pun tak pernah diberikan sama sekali," jelas Teguh.

Dugaan kebocoran sebanyak 337 juta data Dukcapil yang tersebar di darkweb itu dilakukan atas nama RRR.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sendiri angkat bicara mengenai kabar bocornya data Dukcapil. Kemendagri menyebut bahwa data yang beredar tak sesuai dengan format.

"Untuk sementara, dapat diinformasikan bahwa data yang ada di breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan database kependudukan yang saat ini terdapat pada Ditjen Dukcapil," umat Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irwan, Minggu (16/7/2023).

Walau begitu, Kemendagri akan menyelidiki lebih lanjut dugaan bocornya data itu. Kemendagri bakal bekerja sama dengan BSSN dan Kemenkominfo.

"Berkenaan dengan dugaan kebocoran database kependudukan dan catatan sipil, Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait lainnya telah melaksanakan dua langkah penting, yaitu audit investigasi dan mitigasi preventif. Kedua upaya tersebut sudah dijalankan sejak kemarin dan hingga saat ini masih berproses secara cepat dan lebih mendalam untuk menangani hal tersebut," jelas Benny.

Ia pun berterima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi mengenai dugaan kebocoran. Menurutnya, setiap informasi dari masyarakat akan ditindaklanjuti dengan cepat.

"Kami menyampaikan terima kasih atas perhatian masyarakat yang telah menginformasikan dugaan kebocoran data tersebut dengan cepat, sehingga kami dapat segera melakukan investigasi dan mengambil langkah-langkah tindak lanjut," kata dia.

Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil, Teguh Setyabudi, menyampaikan bahwa Ditjen Dukcapil, bersama dengan BSSN dan stakeholder terkait, telah melakukan mitigasi preventif dan audit investigasi secara cepat. Hasil investigasi cepat tersebut menunjukkan bahwa tidak ditemukan jejak kebocoran di sistem yang dimiliki oleh Kemendagri.

"Sejauh ini, tidak ditemukan jejak kebocoran data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat yang dijalankan oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini," ujar Teguh, Selasa (18/7/2023).

Menurut Teguh, data yang ditampilkan di Breachforums memiliki format yang berbeda dengan format yang dimiliki oleh Kemendagri.

"Data yang ada di Breachforums, jika dilihat dari format elemen datanya, tidak sama dengan yang terdapat di database kependudukan existing Ditjen Dukcapil Kemendagri saat ini," papar dia.

Walau begitu, proses investigasi masih berlangsung. Dia menyebut akan terus menyampaikan kepada pulik hasil dari investigasi yang dilakukan.

"Proses audit investigasi masih terus berlangsung untuk mendalami dugaan kebocoran tersebut dan sekaligus melakukan mitigasi preventif untuk pencegahannya di masa yang akan datang," katanya.

Menkominfo Budi Arie Setiadi juga menyampaikan soal kelanjutan penelusuran dugaan 337 juta data kependudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) bocor dan dijual di internet. Dia mengatakan instansi mana yang menjadi sumber kebocoran data harus ditelusuri.

"Nah, ini kebocorannya dari instansi mana? Itu yang perlu (ditelusuri)," ujar Budi Arie di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (24/7/2023).

Budi menjelaskan, banyak instansi yang mengumpulkan data, dan berpotensi mengalami kebocoran. Untuk itu, pihaknya melakukan koordinasi ke sejumlah instansi agar menjaga data-data yang ada.

"Ini lho, kebocoran data kan bukan, pengelolaan data kan banyak instansi, bank ngumpulin data, telekomunikasi kalau jadi pelanggan ngumpulin data," kata Budi.

"Kan banyak instansi yang menumbuhkan data karena itulah lagi lakukan koordinasi supaya teman-teman instansi-instansi yang mengumpulkan data itu supaya jaga hak datanya, jangan dibocorin," imbuh dia.