100 Hari Kabinet Merah Putih, Kepuasan Hampir 80%, Nurdin Tampubolon: Ini Wajar, Sudah Sepantasnya...

Nusantaratv.com - Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mengusung Program Asta Cita telah resmi memasuki 100 hari masa kerja pada 28 Januari 2025. 

Asta Cita berfokus pada delapan program utama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan makmur, dengan tujuan utama mencapai swasembada pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam 100 hari pertama pemerintahannya, ada sejumlah pencapaian positif, terutama terkait target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh lebih dari 8 persen. 

Berdasarkan survei terbaru dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, generasi Z (Gen Z) menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo, mencapai 81,7 persen. 

Survei yang dilakukan antara 16-22 Januari 2025 ini juga mencatatkan perbedaan signifikan antara kepuasan Gen Z dan generasi Baby Boomers, dengan selisih 8,3 persen. 

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo pada 100 hari pemerintahannya mencapai 79,3 persen.

Terdapat berbagai alasan di balik tingkat kepuasan ini, dengan 18,9 persen responden menilai Prabowo sebagai sosok yang tegas, berwibawa, berani, dan bijaksana. 

Sementara 17,4 persen menilai pemberantasan korupsi berjalan baik di bawah kepemimpinannya, dan 12,8 persen melihat kinerjanya sebagai sosok yang terbukti efektif.

Lalu, sebanyak 9,2 persen publik menyukai Prabowo karena dinilai program kerja yang dicanangkan mulai terealisasi.

Bahkan 5,9 persen warga menyebut Prabowo kerap memberikan bantuan. Sementara 5,7 persen, warga puas dengan dilaksanakannya program makanan bergizi gratis.

Presiden Komisaris NT Corp, Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M., menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo sudah sepantasnya mengingat komitmennya yang jelas dalam memajukan bangsa Indonesia.

"Sebenarnya kita tidak perlu heran, kepuasaan masyarakat kepada Prabowo itu sudah sepantasnya lah," ujar Nurdin Tampubolon dalam program NTV Prime di Nusantara TV, Rabu, 29 Januari 2025.

Dalam pandangannya, Prabowo berkomitmen untuk mengatasi kemiskinan, memberantas korupsi, serta memprioritaskan pembangunan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat Indonesia. 

"Komitmen ini disertai dengan memulai memberikan makanan bergizi gratis. Lalu, bagaimana menghadapi negara asing cukup tegas. Beliau akan menjaga sumber daya alam dan memberikan sumber daya alam ini agar dibangun oleh bangsa sendiri. Beliau tidak membenci negara luar, tetapi memprioritaskan bangsanya sebagai tuan di negeri sendiri, terutama dalam membangun sumber daya untuk mensejahterakan masyarakat," ucapnya.

"Komitmennya sangat jelas, sehingga masyarakat Indonesia percaya beliau mampu melaksanakan janji-janji kampanye, sebelum maupun sesudah dilantik menjadi presiden," imbuh Nurdin Tampubolon.

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi, mengungkapkan Prabowo menghadapi tantangan struktural yang signifikan, salah satunya terkait penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia. 

"Salah satu tantangan struktural yang coba dicarikan solusi oleh Prabowo adalah bagaimana middle class kita anjlok dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 itu sekitar 9,5 juta orang. Sekarang middle class kita tinggal 47,8 juta dari sebelumnya 57,3 juta," sebut Fithra.

Artinya, kata dia, ada pelemahan permintaan struktural yang membayangi  potensi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 ini. 

"Itulah sebabnya mengapa Pak Prabowo juga menghilangkan ranjau-ranjau ekonomi di tahun 2025. Salah satunya adalah melalui PMK Nomor 131 Tahun 2024 dimana PPN tidak jadi dinaikkan dari sebelumnya 11 persen ke 12 persen khusus untuk orang kaya saja," sambungnya.

"Jadi kelas menengah ini yang memang bebanya sudah sedemikian banyak itu dikurangi atau setidaknya tidak ada ranjau ekonomi baru tahun 2025. Tidak kalah pentingnya adalah program stimulus yang tadinya sebagai kompensasi kalau PPN itu naik, tapi itu tetap dilaksanakan yakni sebesar Rp265 triliun. Ditambah juga ada prioritas anggaran yang fokus kepada konsumsi. Bagaimana juga melihat di tahun 2024, angka kemiskinan kita 8,57 persen itu terendah semenjak tercatat pertama kali tahun 1960," urainya.

Kondisi ini, kata dia, yang membuat persepsi publik terhadap pemerintahan Prabowo cukup positif, namun jika melihat potret angka kemiskinan yang turun, hal ini sejatinya menunjukan kelas menengah belum sepenuhnya pulih.

Presiden Komisaris NT Corporation, Dr. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M., dalam program NTV Prime di Nusantara TV (tengah). (Foto: Youtube Nusantara TV)

"Kalau kita bicara angka kemiskinan turun, itu sebenarnya ada mekanisme kompensasinya, misalnya bansos, dan hal-hal lain yang bisa membuat atau memitigasi dampak kemiskinan struktural. Tapi di sisi yang lain kalau bicara mengenai middle class, dia bukan orang kaya, dan juga bukan orang miskin, dia tidak berhak mendapatkan bansos, tapi dia bukan orang yang kaya," sebut Fithra.

Oleh karenanya, menurut dia, perlu juga fokus terhadap penciptaan industri padat karya, dimana sektor formal saat ini semakin terbatas.

"Orang semakin terlempar banyak ke sektor informal, mereka tetap tercatat sebagai orang yang bekerja, tapi masalahnya adalah income mereka anjlok. Oleh karenanya, adanya paket stimulus Rp265 triliun. Itu salah satunya adalah penciptaan atau insentif untuk industri padat karya yang sangat signifikan dan relevan untuk membangkitkan ekonomi kita sepanjang tahun 2025," tambahnya.

Dia menilai, persepsi positif pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan modal untuk membangun ekonomi sepanjang tahun 2025.

"Sehingga Pak Prabowo dalam hal ini juga bisa lebih leluasa untuk melakukan exercise anggaran tanpa harus menghadirkan defisit yang lebih besar lagi."

"Kemarin juga sudah keluar Inpres Nomor 1/2025 yang menunjukkan kepemimpinan pemerintah, kepemimpinan para pejabat untuk menunjukkan kita bisa berhemat, efisien, dan pada akhirnya alokasi anggaran itu dibutuhkan dialokasikan ke tempat-tempat yang betul-betul prioritas," tegasnya.

Di sisi lain, Presiden Prabowo juga telah memulai realisasi program penghapusan piutang macet bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada pekan kedua Januari 2025.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 pada tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM. 

Selain itu, target pembangunan tiga juta rumah per tahun juga menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo, dengan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah.

Nurdin Tampubolon menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen sebagai langkah strategis untuk mencapai semua rencana pemerintahan. 

Dengan investasi yang diharapkan mencapai Rp13.000 triliun dalam lima tahun, tantangan besar dihadapi pemerintah untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

"Jadi kalau bisa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen, semua rencana-rencana yang dibuat Pak Prabowo itu bisa dicapai. Pendapatan dan investasi nantinya tumbuh. Sedangkan pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen itu hanya bisa dicapai apabila investasi yang dibutuhkan mencapai Rp13.000 triliun lebih selama 5 tahun. Untuk mendatangkan investasi sampai dengan Rp13.000 triliun ini bukan persoalan yang mudah," jelasnya.

Menurutnya, beban kewajiban di tahun depan itu sangat besar. "Karena sekarang hutang kita di atas Rp8.253 triliun, di mana ada pengembalian pokok hutang mencapai Rp800-Rp900 triliun, dan makan bergizi gratis itu terdapat tambahan anggaran sekitar Rp72 triliun serta beban lainnya yang tetap harus dikeluarkan."

"Jadi bagaimana pemerintah bersinergi memasukkan investasi dalam negeri maupun foreign direct investment itu sesuatu yang harus di dicapai. Goal-nya itu bagaimana memasukkan investasi Rp13.000 triliun lebih dan mengelola secara benar dengan tidak dikorupsi, sehingga pertumbuhan ekonomi bisa di atas 8 persen," tambahnya.

Dengan demikian, kata Nurdin Tampubolon, masyarakat sehat maju dan pintar dalam 5 tahun mendatang bisa tercapai. 

"Untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun dan bansos, serta makan bergizi gratis tidak terganggu. Jadi kerja kabinet haruslah profesional dengan goal yang fokus terhadap pertumbuhan ekonomi di atas 8 persen dengan masuknya investasi sekitar Rp13.000 triliun," ungkapnya. 

"Bagaimana caranya mereka menstrategikan itu bisa tercapai dan melaksanakannya. Saya sebagai seorang entrepreneur, pengusaha, dimana kalau perencanaannya sudah dibuat dengan bagus, mampukah diimplementasikan di lapangan, dan mampukah dikelola sampai mencapai target di atas 8 persen, itu tidak mudah," kata Nurdin Tampubolon.

Sementara itu, meskipun tantangan besar dihadapi, Nurdin Tampubolon tetap optimis dengan sinergi antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat mencapai tujuan pembangunan yang ditargetkan.

"Ini yang perlu terus didukung Pak Prabowo supaya semua menteri-menterinya dan seluruh elemen bangsa bersatu padu dalam mendukung pencapaian itu," tukas Nurdin Tampubolon.