Komisi II Minta Penjelasan Pemerintah Soal PP No. 77/2019

Upaya ini disebut untuk menjaga kondusifitas
Mochammad Rizki - Nasional,Senin, 25-11-2019 13:57 WIB
Komisi II Minta Penjelasan Pemerintah Soal PP No. 77/2019
Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Komisi II DPR RI berencana menanyakan alasan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan. Upaya ini untuk menjaga kondusifitas. 

Baca juga: Komisi V Pertanyakan Status Kapal Kabel China di Perairan Natuna

"Intinya kami ingin setiap peraturan itu lahir peraturan yang menyejukkan yang bisa menjaga iklim kondusif, tidak kemudian mengundang kontroversi, apalagi di tengah masyarakat," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019). 

Komisi II akan mendalami dengan meminta penjelasan kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja. Antara lain memanggil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB). 

"Apalagi tindak lanjutnya adalah diterbitkan SKB yang diinisiasi oleh Men-PAN RB. Oleh karena itu, kami akan mengundang secara khusus Menpan RB dan Mendagri. Untuk Mendagri sudah dijadwalkan tanggal 28 November mungkin ini akan jadi salah satu yang akan kami angkat," jelas Doli.

DPR bakal meminta penjelasan poin-poin dalam PP yang kontrovesial, seperti orang yang berpenghasilan rendah berpotensi terpapar radikalisme.

Menurutnya, jangan sampai isi PP bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sehingga ada beberapa definisi di dalamnya yang perlu dimintai penjelasannya.

"Saya yakin Presiden akan bisa mendengarkan itu. Kita berharap kalau banyak masukan dari masyarakat untuk merevisi PP, itu saya kira nanti pemerintah akan mendengarkan," tutur Doli.

Lebih lanjut, Komisi II mempertanyakan urgensi penerbitan PP tersebut. Pihaknya juga ingin menanyakan apakah sudah dilakukan dialog dengan kelompok masyarakat sebelum PP dibuat.

Menurut Doli, terbitnya PP dan SKB tak harus disertai tindakan-tindakan yang berlebihan dan represif, apalagi ada tenggat waktu untuk uji publik terhadap PP.

"Saya kira nanti akan banyak masukan terhadap terbitnya dua peraturan ini. Saya kira pemerintah juga bisa terbuka menerima masukan dan melanjutkan dengan dialog. Jika masukan itu positif, Presiden Jokowi akan terbuka untuk revisi," tandasnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0