DPR Harap BPK Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Penanganan Corona

Sehingga pengelolaan anggaran efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai kepatutan
Mochammad Rizki - Nasional,Selasa, 30-06-2020 15:54 WIB
DPR Harap BPK Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Penanganan Corona
Pertemuan pimpinan DPR RI dengan pimpinan BPK RI.

Jakarta, Nusantaratv.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menerima kehadiran pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020). 

Baca juga: Puan: Pelayanan Kesehatan Harus Menjangkau Seluruh Rakyat 

Konsultasi antar lembaga ini dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan, pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara dalam  penanganan pandemi Covid-19

"Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 telah menciptakan ancaman nyata bagi keselamatan rakyat, ancaman terhadap sosial ekonomi dan sistem keuangan," ujar Puan. 

"Kegentingan yang sangat tinggi menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2020 yang berisi landasan hukum bagi langkah dan kebijakan di bidang keuangan negara dan APBN serta dalam menjaga sistem keuangan nasional," imbuhnya. 

DPR meminta pengawasan dan pemeriksaan oleh BPK terhadap pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran 2020, dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparan dan akuntabel.

"Mengingat seluruh kementerian dan lembaga melakukan refocusing dan realokasi terhadap anggaran tahun 2020," ucapnya. 

Saat ini, kata Puan pemerintah tengah fokus terhadap pemulihan ekonomi guna menggerakan kembali mesin ekonomi nasional dan percepatan pemulihan Covid-19 dengan sumber pendanaan menggunakan APBN. Hal ini dinilai menjadi tantangan bagi BPK untuk memastikan penggunaan APBN sesuai dengan tujuan. 

"Kita tahu bahwa dampak pandemi Covid-19 sangat besar terhadap pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu perlu kesamaan sense of crisis antara BPKP dan BPK dalam mengawal dana penanganan Covid-19 dan memastikan akuntabilitas anggaran belanja Covid-19 sesuai dengan peruntukannya," jelasnya. 

Dalam kondisi extraordinary atau luar biasa, menurut Puan diperlukan penanganan Covid-19 secara cepat namun terukur. Karenanya DPR berharap agar BPK memitigasi penggunaan dana penanganan Covid-19 dan dampaknya agar transparan, akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat .

DPR mendorong BPK mengambil langkah-langkah mitigasi risiko agar pengelolaan dana penanganan Covid-19 lebih memenuhi prinsip efektifitas, transparan, akuntabel dan sesuai kepatutan.

"DPR RI mendukung BPK mengambil langkah-langkah strategis dalam membangun komunikasi bersama stakeholder untuk menciptakan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel," jelas Puan. 

Turut hadir dalam pertemuan tiga wakil ketua DPR RI, yakni Aziz Syamsuddin, Rahmat Gobel dan Muhaimin Iskandar. Lalu Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna dan anggota BPK Pius Lutrilanang, Hendra Susanto, Achsanul Qosasi, Isma Yatun dan Daniel L Tobing.

Pertemuan juga dihadiri para ketua kelompok fraksi (kapoksi) Komisi XI DPR RI, antara lain Dolfie OFP (F-PDI Perjuangan), Soepriyatno (F-Gerindra), dan Fauzi Amro (F-Nasdem).

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0