Buruh Mogok Massal Jika RUU Cipta Lapangan Kerja Disahkan

Menurut mereka RUU tersebut merugikan kaum buruh
Mochammad Rizki - Nasional,Rabu, 12-02-2020 15:47 WIB
Buruh Mogok Massal Jika RUU Cipta Lapangan Kerja Disahkan
Demo buruh. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Buruh menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR guna menolak omnibus lam melalui RUU Cipta Lapangan Kerja, Rabu (12/2/2020). Mereka mengancam melakukan mogok massal apabila RUU itu disahkan menjadi undang-undang (UU). 

Baca juga: Buruh Demo di DPR, Rute Bus Transjakarta Dialihkan 

"Kalau pemerintah tidak mau ajak kita dialog, tidak ada jalan lain. Kita harus siapkan amunisi, kita lakukan gerakan mogok nasional, keluar dari pabrik," ujar Sekjen DPP KEP SPSI Subiyanto saat berorasi. 

Menurut Subiyanto, pemerintah tak terbuka dalam pembahasan RUU tersebut. Buruh dan perwakilannya, disebut tak diikutsertakan saat pembahasan RUU Cipta Kerja.

"DPR ini salah satu instrumen yang menggodok dan melahirkan UU, itu legal. Tapi karena di DPR juga banyak kepentingan lain, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak berkualitas," papar dia.

Sementara, Ketua Umum FSPTSK SPSI, Roy Jinto mengatakan RUU Cipta Lapangan Kerja hanya mengatur Upah Minimum Provinsi (UMP). Sedangkan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), bakal dihapuskan.

Dalam RUU itu pesangon juga akan dipangkas dari 36 menjadi 19 bulan. Atas itu Roy berpandangan apabila RUU disahkan pendapatan buruh akan semakin menurun.

"Pesangon dikurangi, gajinya (buruh) kecil, kemudian nanti hanya ada UMP. UMP berlaku di DKI Jakarta, tapi di Jawa Barat, di Banten, Jawa Timur, dan provinsi lain, yang berlaku adalah UMK. Nanti enggak ada UMK, yang ada UMP. Siap melawan? Siap," seru Roy.

"Harapan kita satu, kalau DPR setuju membahas ini, tewaslah nasib anak cucu kita kawan-kawan," sambungnya.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0