Sistem Zonasi, PPDB DKI Jakarta Dipersoalkan

PPDB DKI Jakarta Lebih Mengutamakan Usia Dibandingkan Jarak Rumah Calon Siswa Dengan Sekolah.
Adiantoro - Nasional,Selasa, 30-06-2020 16:53 WIB
Sistem Zonasi, PPDB DKI Jakarta Dipersoalkan
Ilustrasi. (Portonews)

Jakarta, Nusantaratv.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Provinsi DKI Jakarta dipersoalkan para wali murid dan relawan pendidikan, termasuk oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak.

Komisi X DPR RI yang menerima pengaduan para orang tua calon siswa merespon positif pengaduan tersebut. Sumber masalahnya adalah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menerapkan sistem zonasi.

Dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, pertemuan yang berlangsung di ruang Persipar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020), mendengarkan langsung keluh kesah para orang tua yang tak bisa mendaftarkan anaknya sekolah. 

Dalam pertemuan tersebut terungkap jika SK Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta lebih mengutamakan usia dibandingkan jarak rumah calon siswa dengan sekolah.

Kami akan selalu dukung para orangtua siswa dan kami juga menjadi bagian untuk memperjuangkan ini - kata Syaiful, dikutip dari laman dpr.go.id, Selasa (30/6/2020).

Komisi X merespon positif masalah krusial ini. Bila tak segera diselasaikan, akan banyak anak tidak mendapatkan hak pendidikan. Bahkan, dalam pertemuan itu, ada calon siswi SMA yang tidak diterima dalam pendaftaran SMA karena faktor usia. Padahal, dia siswi SMP berprestasi dan berstatus yatim piatu. Kediamannya juga sangat dekat dengan SMA tempat dia mendaftar.

Komisi X, tegas Syaiful, sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi. Pertemuan ini tentu menjadi bahan berharga bagi Komisi X dalam merespon kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf yang turut hadir menyatakan, peraturan Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus mengikuti peraturan yang lebih tinggi, yakni Permendikbud. Dalam Permendikbud yang diutamakan adalah zonasi, bukan usia.

Sedangkan Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan dalam kesempatan yang sama menegaskan, persoalan ini sudah dia adukan ke Kemendikbud. Putra mengaku menerima banyak pengaduan soal ini.

Bila persoalan PPDB berlarut-larut di Jakarta, maka ada rasa keadilan yang terkoyak, terutama bagi para calon siswa miskin - tukas Putra Nababan.

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0