Modal Kementerian PUPR Mencapai Rp 103,87 Triliun di Tahun 2020

Pagu indikatif Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 103,87 triliun
Modal Kementerian PUPR  Mencapai Rp 103,87 Triliun di Tahun 2020
Menteri PUPR Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2020/ pu.go.id

Jakarta, Nusantaratv.com -  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan pagu indikatif untuk Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103,87 triliun atau lebih kecil dari pagu usulan sebesar Rp 137,48 triliun. 

Program infrastruktur PUPR tahun 2020 akan melanjutkan/menyelesaikan Proyek Strategis Nasional, menuntaskan capaian target Renstra/RPJMN 2015-2019, meningkatkan Program Kerakyatan seperti PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, P3TGAI, Rumah Swadaya, Pembangunan Jembatan Gantung dan lainnya, melaksanakan penugasan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, melaksanakan peningkatan kuantitas dan kualitas SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan SDM serta sertifikasi tenaga kerja konstruksi.

“Dari hasil kajian Bappenas berdasarkan pelaksanaan program 2015 – 2018, dari 21 sasaran pokok yang menjadi tugas Kementerian PUPR terdapat 9 sasaran pokok tercapai, 8 sasaran pokok perlu kerja keras, dan 4 sasaran pokok sulit tercapai,” ujar Menteri PUPR di Gedung DPR, Jakarta, (12/6/2019).

9 sasaran pokok yang tercapai adalah pembangunan jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehabilitasi irigasi, waduk, kota baru, pelatihan konstruksi dan sertifikasi konstruksi. 8 sasaran pokok yang perlu kerja keras untuk dicapai adalah kemantapan jalan, irigasi tambak,  irigasi waduk, air baku, daya tampung air, sanitasi, air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan penanganan permukiman kumuh. Sementara 4 sasaran pokok yang sulit tercapai adalah pengendalian banjir, air minum, sanitasi bagi MBR dan penyediaan hunian layak.

Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, dari pagu indikatif sebesar Rp 103,87 triliun, diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 38,8 triliun, pembangunan konektivitas Rp 38,8 triliun, pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman Rp 15,6 triliun, perumahan Rp 8 triliun dan sisanya untuk perencanaan, pengawasan, pengembangan inovasi teknologi dan layanan manajemen.

Untuk infrastruktur SDA, salah satu Proyek Strategis Nasional yang akan dilanjutkan pada tahun 2020 yakni pembangunan bendungan. Pada kurun waktu 2015-2019, Kementerian PUPR memprogramkan pembangunan 65 bendungan, dimana sebanyak 29 bendungan selesai, sementara untuk keseluruhan ditargetkan akan selesai tahun 2023. “Tidak hanya bendungan, Kementerian PUPR juga membangun jaringan irigasinya termasuk bendungan lama yang belum ada jaringan irigasinya juga akan kita bangun,” kata Menteri PUPR seperti dilansir dari situs pu.go.id.

Selain itu juga dialokasikan anggaran untuk operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA seperti Citarum Harum dan Rawa Pening, pembangunan pengendali daya rusak air, air tanah dan air baku dan pengendalian lumpur sidoarjo. “Kementerian PUPR akan membangun sabo dam untuk meminimalisir risiko banjir  di Sentani sekaligus mendukung penyelenggaraan PON 2020 di Papua,” tutup Menteri Basuki